Prabowo Pilih Jalan Tengah, Ekonomi Indonesia Mengarah ke Kapitalisme Negara?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah memperkuat peran negara dalam kebijakan ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi politik menilai arah tersebut semakin terlihat dalam berbagai kebijakan terbaru pemerintah.

Guru Besar Ekonomi Politik sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa dari sejumlah pidato yang ia ikuti, terlihat jelas kecenderungan meningkatnya intervensi negara dalam sektor ekonomi.

Baca Juga:

• Usai PT DSI Ditunjuk sebagai Kebijakan Ekspor Tunggal, Harga TBS Sawit Anjlok

"Saya mendengar beberapa pidato Presiden secara langsung, maka kesimpulannya peranan negara akan besar," kata Didik, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Didik, arah kebijakan tersebut merujuk pada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ia menilai, prinsip tersebut memiliki akar pemikiran dari tradisi sosialisme Eropa yang kemudian diadaptasi dalam sistem ekonomi nasional.

"Presiden akan menjalankan amanah ekonomi Pasal 33 yang lahir karena pengaruh sosialisme Eropa," ujarnya.

Didik juga menyebut bahwa kecenderungan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk "kapitalisme negara" atau state capitalism, yakni model ekonomi di mana negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan sektor strategis.

"Ada yang menyebut juga state capitalism, negara akan lebih berperan," kata dia.

Dalam perkembangannya, konsep kapitalisme negara disebut telah muncul dalam berbagai model ekonomi di Eropa hingga Uni Soviet, baik sebagai kritik terhadap sistem pasar bebas maupun sebagai strategi pembangunan yang dikendalikan negara.

Didik menilai, konsep "ekonomi Pancasila" yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 juga menjadi bagian dari arah tersebut.

"Ekonomi Pancasila mestinya lebih disebut ekonomi dasar Pancasila. Pasar dan nilai-nilai Pancasila harus seiring," ujarnya.

Ia menjelaskan, ekonomi Pancasila idealnya menekankan keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, serta peran negara dalam menjaga pemerataan ekonomi.

Sistem ini, kata dia, juga harus menghindari kesenjangan yang terlalu lebar antara pusat dan daerah.

Namun demikian, Didik mengingatkan bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam masih relatif kecil, hanya sekitar 10 persen dari total pajak nasional. Sementara kontribusi terbesar masih berasal dari sektor industri dan perdagangan.

"Jika seluruh upaya hanya berkutat di sektor ini, maka porsi penerimaan pajaknya kecil sehingga tidak akan maksimal meningkatkan pajak nasional," katanya.

Sementara itu, dalam pidato KEM-PPKF 2027, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029, dengan rasio pendapatan negara mencapai 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target tersebut disebut membutuhkan dorongan kuat pada sektor industri dengan pertumbuhan 8 hingga 10 persen.

Prabowo sebelumnya juga menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia berada pada "jalan tengah" antara sosialisme dan kapitalisme, dengan tetap mengutamakan intervensi negara untuk melindungi kelompok rentan.

"Saya memilih jalan tengah, mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme," ujar Prabowo dalam forum ekonomi internasional di St Petersburg, Rusia.*

(km/ad)

Usai PT DSI Ditunjuk sebagai Kebijakan Ekspor Tunggal, Harga TBS Sawit Anjlok

Tim Gabungan Berpacu Waktu Selamatkan Penambang Emas yang Terjebak di Gua Laos

Dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Sikap BGN Soal Efisiensi Anggaran MBG

Pemprov Sumut Tegaskan AI Tak Boleh Gantikan Peran ASN dalam Ambil Keputusan Publik

Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,3 Triliun untuk Infrastruktur 2026, Fokus Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak