JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah memperkuat peran negara dalam kebijakan ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi politik menilai arah tersebut semakin terlihat dalam berbagai kebijakan terbaru pemerintah.
Guru Besar Ekonomi Politik sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa dari sejumlah pidato yang ia ikuti, terlihat jelas kecenderungan meningkatnya intervensi negara dalam sektor ekonomi.Baca Juga:
"Saya mendengar beberapa pidato Presiden secara langsung, maka kesimpulannya peranan negara akan besar," kata Didik, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Didik, arah kebijakan tersebut merujuk pada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ia menilai, prinsip tersebut memiliki akar pemikiran dari tradisi sosialisme Eropa yang kemudian diadaptasi dalam sistem ekonomi nasional.
"Presiden akan menjalankan amanah ekonomi Pasal 33 yang lahir karena pengaruh sosialisme Eropa," ujarnya.
Didik juga menyebut bahwa kecenderungan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk "kapitalisme negara" atau state capitalism, yakni model ekonomi di mana negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan sektor strategis.
"Ada yang menyebut juga state capitalism, negara akan lebih berperan," kata dia.
Dalam perkembangannya, konsep kapitalisme negara disebut telah muncul dalam berbagai model ekonomi di Eropa hingga Uni Soviet, baik sebagai kritik terhadap sistem pasar bebas maupun sebagai strategi pembangunan yang dikendalikan negara.
Didik menilai, konsep "ekonomi Pancasila" yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 juga menjadi bagian dari arah tersebut.
"Ekonomi Pancasila mestinya lebih disebut ekonomi dasar Pancasila. Pasar dan nilai-nilai Pancasila harus seiring," ujarnya.
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
