Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau Mas Dar, Selasa, 26 Mei 2026.
Penurunan harga terjadi di sejumlah daerah hingga menembus batas bawah yang telah disepakati antara petani, pabrik kelapa sawit (PKS), dan pemerintah daerah.
Para pelaku usaha menilai penurunan harga dipicu oleh kekhawatiran pasar setelah pemerintah mengumumkan rencana penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai calon eksportir tunggal komoditas sawit.Baca Juga:
Wamentan Sudaryono menyebut kebijakan tersebut menimbulkan efek psikologis di lapangan yang berdampak pada ketidakpastian harga TBS.
"Diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI," kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 139 pabrik kelapa sawit di berbagai wilayah yang disebut ikut menurunkan harga pembelian TBS di tingkat petani.
Padahal, menurutnya, harga acuan TBS telah disepakati secara regional bersama pemangku kepentingan daerah.
Kementerian Pertanian, kata dia, telah memberikan penjelasan terkait mekanisme kerja PT DSI yang akan menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk sawit.
Penjelasan itu diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pelaku usaha dan mengembalikan stabilitas harga di tingkat petani.
"Diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing," ujarnya.
Sudaryono menjelaskan, pada periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, PT DSI akan berperan sebagai pengawas dan pemantau aktivitas ekspor sawit dalam masa transisi. Tahap ini disebut bertujuan memastikan ekspor berjalan tanpa praktik penyimpangan seperti under invoicing.
"Tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi," kata dia.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN