Polisi Diserang Saat Tangkap Bandar Narkoba di Belawan, Sabu 32 Gram dan Senapan Angin Disita
MEDAN Aksi penangkapan bandar narkoba di wilayah Belawan, Kota Medan, berujung ricuh setelah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Filipina menjajaki kerja sama perdagangan melalui skema barter sebagai upaya memperkuat hubungan dagang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) di tengah tekanan nilai tukar mata uang kedua negara.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan kerja sama tersebut akan berlanjut dalam pertemuan dengan pelaku usaha Filipina yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni 2026 mendatang.
Menurut Budi, gagasan perdagangan barter muncul setelah pihaknya melihat kondisi nilai tukar mata uang Filipina yang juga mengalami tekanan terhadap Dolar AS. Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga aktivitas perdagangan bilateral tetap berjalan optimal.Baca Juga:
"Pada 12 Juni nanti kami akan bertemu dengan pengusaha Filipina. Sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi saat kegiatan ASEAN dan mereka merupakan importir produk Indonesia," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan kerja sama tersebut telah memasuki tahap yang cukup serius. Pemerintah bahkan telah membantu mempertemukan calon pembeli dan pelaku usaha yang akan terlibat dalam transaksi perdagangan kedua negara.
"Kami sudah mencarikan buyer dan setelah pertemuan nanti direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama," katanya.
Meski demikian, Budi belum mengungkap secara rinci komoditas yang akan diperdagangkan melalui skema barter tersebut. Nilai transaksi serta mekanisme teknis pelaksanaannya juga masih menunggu penyelesaian kesepakatan antara kedua belah pihak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Filipina menjadi salah satu penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan nonmigas Indonesia hingga April 2026.
Nilai ekspor Indonesia ke Filipina tercatat mencapai sekitar US$3,39 miliar, sementara nilai impor dari negara tersebut berada di kisaran US$620 juta. Dengan capaian tersebut, Indonesia membukukan surplus perdagangan nonmigas sebesar US$2,77 miliar terhadap Filipina.
Sejumlah komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Filipina antara lain kendaraan dan komponennya, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak hewani maupun nabati.
Pemerintah berharap skema perdagangan alternatif seperti barter dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia sekaligus menjaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang internasional.*
(oz/dh)
MEDAN Aksi penangkapan bandar narkoba di wilayah Belawan, Kota Medan, berujung ricuh setelah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polre
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 4 Juni 2026 Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan listrik di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, semakin mengua
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke Wisma Danantara pada Kamis (4/6/2026) siang. Dalam kunjungan tersebut,
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap dua alasan utama di balik pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kep
PEMERINTAHAN
MEDAN Sengketa lahan antara Kelompok Tani Padang Halaban dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk di Kabupaten Labuhan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong kolaborasi dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikas
EKONOMI
TANJUNGBALAI Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Bapperida Mariani me
PEMERINTAHAN
MEDAN Indonesia untuk sementara di babak pertama berhasil menang 10 atas Timor Leste pada laga Piala AFF U19 tahun 2026 di Stadion Utam
OLAHRAGA
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti kunjungan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara bertemu jemaah haji
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran dana rutin sebesar Rp100 juta per pekan yang diterima Wakil Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL