JAKARTA – Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada Selasa (9/6/2026). Kebijakan ini diambil sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang tengah tertekan akibat gejolak global.
Selain BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,50 persen, sementara suku bunga Lending Facility turut dinaikkan menjadi 6,25 persen.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam mengendalikan inflasi pada 2026–2027 agar tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen.Baca Juga:
"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global serta menjaga inflasi tetap dalam kisaran target pemerintah," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
Ia menambahkan, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri serta keluarnya modal asing dari instrumen portofolio domestik (capital outflow).
Bank Indonesia menilai kebijakan pengetatan moneter perlu dilakukan untuk menjaga daya tarik investasi di pasar keuangan Indonesia serta memperkuat imbal hasil instrumen keuangan domestik.
Selain menaikkan suku bunga, BI juga mengeluarkan sejumlah langkah lanjutan melalui penguatan operasi moneter, termasuk penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penguatan instrumen repo, serta intervensi di pasar valuta asing.
BI juga memperluas intensitas lelang SRBI serta memperkuat intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore NDF guna menstabilkan rupiah.
Denny menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
"Koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat secara berkesinambungan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.*
(oz/dh)
JAKARTA Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menanggapi kritik publik terkait keterlibatan prajurit TNI
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan alasan pemerintah membuka peluang bagi anggota polisi aktif untuk m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat keterampilan tenag
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada seluruh tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekn
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam Program Maka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan sebanyak 41 korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indon
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BIRate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen dalam Rapat De
EKONOMI
