BPJS Kesehatan Defisit Rp5 Triliun, Rasio Klaim JKN Tembus 108,72 Persen

JAKARTA – Kondisi keuangan BPJS Kesehatan menghadapi tekanan serius. Hingga April 2026, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat rasio klaim mencapai 108,72 persen, yang berarti biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran yang diterima.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan rasio klaim JKN telah berada di atas 100 persen sejak awal penyelenggaraan program dan kembali mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100 persen. Setelah sempat membaik pada 2019, pada 2023 rasio klaim kembali meningkat dan pada April 2026 telah mencapai 108,72 persen," ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Menkes Budi Tegaskan BPJS Tak Kenal Kasta: “Tidak Ada Kelas Brahmana atau Sudra”

Data BPJS Kesehatan menunjukkan hingga April 2026 total beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun. Sementara pendapatan iuran yang berhasil dihimpun hanya sebesar Rp59,8 triliun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp5,23 triliun antara biaya pelayanan kesehatan dan pendapatan iuran yang diterima BPJS Kesehatan.

Prihati menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan program JKN.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program," katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan telah menjalankan sejumlah langkah strategis. Dari sisi pendapatan, BPJS meningkatkan kepatuhan badan usaha, melakukan rekrutmen dan reaktivasi peserta, memperkuat penagihan, serta memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Prihati, langkah tersebut berhasil menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun sepanjang 2025.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan optimalisasi mutu dan efektivitas layanan melalui penguatan layanan kesehatan primer, pengelolaan sistem rujukan yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan verifikasi dan validasi klaim.

Upaya tersebut disebut mampu menghasilkan efisiensi dan optimalisasi biaya manfaat hingga Rp13,18 triliun sepanjang tahun 2025.

BPJS Kesehatan berharap berbagai strategi yang dijalankan dapat menjaga keberlanjutan dana JKN sekaligus memastikan layanan kesehatan bagi peserta tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan kesehatan nasional.*

Menkes Budi Tegaskan BPJS Tak Kenal Kasta: “Tidak Ada Kelas Brahmana atau Sudra”

Pelayanan Kesehatan Warga Sumut Membaik, Pemprov Catat Peningkatan Umur Harapan Hidup dan Penurunan Angka Kematian Ibu

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

Menteri Agus Andrianto: Tahanan-Napi Masuk BPJS Kesehatan, Ini Langkah Pemasyarakatan Humanis

5 Pejabat Eselon II Dilantik Purbaya, Diminta Jaga Integritas dan Kepercayaan Negara

Mualem Tegaskan JKA Tak Dihapus, Hanya Disesuaikan