MK Ubah Aturan Pimpinan KPK, Tak Wajib Lepas Jabatan Sebelumnya
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia kini diarahkan berbasis kemanusiaan, termasuk dengan kebijakan baru yang mengikutsertakan tahanan dan narapidana (napi) sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Imipas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan terkait penguatan layanan kesehatan dalam kerangka Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Agus menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan.Baca Juga:
"Banyak perubahan yang telah kita lakukan, baik dari sisi cara pandang terhadap narapidana maupun sistem pengelolaan yang kini lebih berbasis kemanusiaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar sistem penghukuman, melainkan juga ruang pembinaan untuk membangun kembali jati diri manusia serta memberikan harapan baru bagi warga binaan.
Agus juga menyoroti pentingnya refleksi atas capaian dan tantangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
"Hari ini saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa yang harus kita lakukan bersama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional," ujarnya.
Terkait implementasi BPJS Kesehatan bagi tahanan dan napi, Agus menjelaskan bahwa kebijakan ini mengatur agar seluruh warga binaan dapat terdaftar sebagai peserta aktif JKN, termasuk melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang tidak mampu.
SKB tersebut juga mengatur pembagian peran lintas kementerian, mulai dari kepesertaan, layanan kesehatan di rutan dan lapas, hingga mekanisme pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD sesuai ketentuan.
Sementara itu, MoU antara Kemenimipas dan BPJS Kesehatan menjadi dasar penguatan kerja sama strategis, termasuk optimalisasi data, aktivasi kepesertaan, hingga interoperabilitas sistem antarinstansi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyebut kerja sama ini penting mengingat jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa.
"Sinergi kebijakan lintas kementerian diperlukan agar pelaksanaan tetap tepat sasaran, tertib administrasi, dan berkelanjutan," ujarnya.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan barang bukti dari 216 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Forum Pencucian Pasir Tailing (FP2T) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pembinaan dan serti
NASIONAL
MEDAN Seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial TFA (20) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Realisasi Pendapatan
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi lokasi puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kompl
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubu
PEMERINTAHAN