JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi potensi meningkatnya konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, perbedaan harga yang semakin lebar berisiko memicu peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite dan berdampak pada ketersediaan BBM subsidi di lapangan.
Meitri mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga harus memperhitungkan dampak lanjutan yang mungkin terjadi terhadap kuota subsidi energi nasional.
"Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi," kata Meitri dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Politikus Fraksi PKS itu menilai selisih harga yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter dapat memengaruhi perilaku konsumen, terutama kalangan menengah yang selama ini menggunakan Pertamax.
Menurut dia, sebagian pengguna BBM nonsubsidi berpotensi beralih ke Pertalite karena faktor ekonomi. Jika perpindahan tersebut terjadi dalam jumlah besar, pemerintah harus memastikan stok dan distribusi BBM subsidi tetap terjaga.
"Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan," ujarnya.
Meitri juga meminta pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap dampak kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi BBM nasional. Langkah itu diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi guna mencegah penyalahgunaan maupun praktik penimbunan yang dapat memperburuk kondisi jika permintaan meningkat.
Menurut Meitri, pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan secara optimal agar masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhannya.
Di tengah ketidakpastian harga energi global, ia juga meminta pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak harga di pasar internasional.*
(in/dh)
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, berencana mengadukan Komisi Pemilihan Um
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pencegahan stunting dengan melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga berisiko
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta rumah Cici Herliawati di Kecamatan Belawan segera dibangun kembali setelah melihat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas tidak menganggap pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
