Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Peserta rapat menilai keberadaan sumber daya tersebut dapat mendorong pembangunan pabrik methanol yang dibutuhkan dalam program biodiesel nasional.
Selain itu, kondensat yang dihasilkan juga berpotensi mendukung pembangunan kilang atau refinery di Aceh.
"Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh," kata Jasman.
Karena itu, seluruh peserta rapat mendukung percepatan hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe serta meminta adanya alokasi kuota gas khusus untuk kebutuhan Aceh dari Blok Andaman.
Selain menyurati Presiden, Pemerintah Aceh juga berencana mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai rencana pengembangan lapangan gas di wilayah tersebut.
Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, menilai langkah tersebut penting agar Pemerintah Aceh memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai skema pengembangan lapangan gas yang sedang disiapkan.
"Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail," kata Izarul.
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman dari SKK Migas.
Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan informasi yang dimiliki saat ini masih bersumber dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal," katanya.
Hal serupa disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal.
Menurut dia, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan dokumen kepada SKK Migas, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.