BREAKING NEWS
Selasa, 30 Juni 2026

Analisis Prof. Didik: Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi

gusWedha - Senin, 29 Juni 2026 07:22 WIB
Analisis Prof. Didik: Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kepercayaan pelaku usaha, investor, dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Pandangan itu disampaikan Prof. Didik dalam analisisnya mengenai perkembangan politik nasional pada Minggu, 28 Juni 2026.

Baca Juga:

Ia menilai aktivitas politik Jokowi yang dimulai dari Provinsi Lampung dan disebut akan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar keuangan.

Menurut Didik, langkah politik tersebut tidak hanya berkaitan dengan peta politik menuju Pemilu 2029.

Ia menilai Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang cukup besar sehingga setiap manuver politiknya dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.

Prof. Didik juga menyinggung pernyataan Jokowi di akhir masa jabatannya yang pernah menyampaikan keinginan kembali ke Solo sebagai warga biasa.

Namun, menurutnya, perkembangan politik menunjukkan situasi yang berbeda.

"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Prof. Didik.

Ia menilai safari politik tersebut menunjukkan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite nasional.

Menurutnya, dinamika itu juga terlihat dari semakin intensifnya kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.

Didik berpendapat, jika tensi politik terus meningkat, perhatian para elite bisa bergeser dari upaya menyelesaikan persoalan ekonomi ke persaingan politik yang terjadi lebih awal.

"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," katanya.

Dalam pandangannya, hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik juga menjadi perhatian dunia usaha.

Menurutnya, investor selalu mempertimbangkan stabilitas politik sebelum menanamkan modal.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," jelasnya.

Meski demikian, Prof. Didik mengakui sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif baik.

Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan kinerja yang cukup terjaga.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari faktor non-ekonomi, yaitu meningkatnya tensi politik nasional yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Sebagai penutup, Didik menilai safari politik Jokowi tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan justru berpotensi memperbesar ketidakpastian dalam iklim investasi nasional.

"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," tutup Prof. Didik.* (ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo
Bupati Simalungun Alokasikan Rp39 Miliar untuk Pembangunan Jalan Ujung Padang, Warga Sebut Proyek Terbesar Sepanjang Sejarah
Pemkab Simalungun Gandeng UMKM Lokal Jadi Pemasok MBG, Buka Peluang Ekonomi Baru bagi Masyarakat
Mau Kerja di Jepang? Kemenaker Buka Program Magang 3 Tahun Lengkap dengan Pelatihan Kaigo
Mulai Berlaku! ASN Tanjungbalai Dilarang Gunakan Vape, Terlibat Narkoba, dan Judol
Perbaikan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot Mulai Dirasakan Warga, Pedagang Sebut Pendapatan Naik hingga 50 Persen
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara!

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara!

JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara

HUKUM DAN KRIMINAL