Menkomdigi: Spam Judi Online Kini Banyak Sasar Akun Influencer Daerah
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kepercayaan pelaku usaha, investor, dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Pandangan itu disampaikan Prof. Didik dalam analisisnya mengenai perkembangan politik nasional pada Minggu, 28 Juni 2026.Baca Juga:
Ia menilai aktivitas politik Jokowi yang dimulai dari Provinsi Lampung dan disebut akan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar keuangan.
Menurut Didik, langkah politik tersebut tidak hanya berkaitan dengan peta politik menuju Pemilu 2029.
Ia menilai Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang cukup besar sehingga setiap manuver politiknya dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.
Prof. Didik juga menyinggung pernyataan Jokowi di akhir masa jabatannya yang pernah menyampaikan keinginan kembali ke Solo sebagai warga biasa.
Namun, menurutnya, perkembangan politik menunjukkan situasi yang berbeda.
"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Prof. Didik.
Ia menilai safari politik tersebut menunjukkan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite nasional.
Menurutnya, dinamika itu juga terlihat dari semakin intensifnya kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.
Didik berpendapat, jika tensi politik terus meningkat, perhatian para elite bisa bergeser dari upaya menyelesaikan persoalan ekonomi ke persaingan politik yang terjadi lebih awal.
"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," katanya.
Dalam pandangannya, hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik juga menjadi perhatian dunia usaha.
Menurutnya, investor selalu mempertimbangkan stabilitas politik sebelum menanamkan modal.
"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," jelasnya.
Meski demikian, Prof. Didik mengakui sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif baik.
Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan kinerja yang cukup terjaga.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari faktor non-ekonomi, yaitu meningkatnya tensi politik nasional yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.
Sebagai penutup, Didik menilai safari politik Jokowi tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan justru berpotensi memperbesar ketidakpastian dalam iklim investasi nasional.
"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," tutup Prof. Didik.* (ad)
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, telah menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran pah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak para pakar perencana pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia untuk berk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI