Rp240 Triliun Selama 6 Tahun! Pemerintah Siapkan Dana Jumbo untuk Kopdes Merah Putih

YOGYAKARTA – Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk mendukung operasional koperasi selama enam tahun ke depan. Pemerintah menyebut skema pembiayaan akan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah nantinya akan menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut.

"Rp240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil," ujar Purbaya di Yogyakarta, dikutip, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan

Menurutnya, pembayaran cicilan diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Besaran tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah koperasi yang mulai menjalankan kegiatan operasional.

"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," katanya.

Purbaya menegaskan persoalan pendanaan program Kopdes Merah Putih tidak lagi menjadi kendala. Namun, pemerintah kini berfokus memastikan pelaksanaan program berjalan rapi, transparan, dan minim kebocoran anggaran.

Selain pendanaan utama, pemerintah juga menyiapkan dukungan awal bagi koperasi yang baru berjalan. Dukungan tersebut meliputi pelatihan, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.

Pemerintah berharap setelah melewati masa awal tersebut, koperasi dapat berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan bisnis yang berkelanjutan.

Kopdes Merah Putih Diklaim Punya Prospek Bisnis

Purbaya menilai prospek Koperasi Desa Merah Putih cukup menjanjikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.

"Semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan program tersebut bergantung pada pengelolaan yang bersih dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Terkait isu dugaan kenaikan harga atau markup pengadaan kendaraan operasional untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan.

Namun, ia memastikan pengawasan tetap dilakukan melalui pemeriksaan secara acak maupun audit mendalam terhadap penggunaan anggaran.

"Setiap anggaran yang besar akan kita cek secara random atau satu per satu secara detail. Tujuannya bukan untuk mengganggu, tetapi membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," jelasnya.

Pemerintah berharap program Kopdes Merah Putih dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus menjadi penggerak distribusi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.* (k/dh)

Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan

Bobby Desak Pertamina Atasi Antrean BBM di Sumut: Masyarakat Butuh Minyak, Bukan Alasan

Ekspor RI ke Peru Tembus USD225 Juta, Pemerintah Bidik Pasar Amerika Latin

Ketua ICMI Aceh Sebut Pelantikan ICMI Orda Sabang Jadi Momentum Bersejarah Perkuat Umat dan Dorong Kemajuan Daerah

Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Akses Lokop Pascabencana Hidrometeorologi, Tiga Jembatan Ditargetkan Segera Berfungsi

Tak Mau Terjebak Macet ke Berastagi? Ini Jalur Alternatif yang Sudah Mulai Bisa Dilewati