Aceh Percepat Hilirisasi Nilam, Sistem Resi Gudang Disiapkan untuk Stabilkan Harga Petani

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mempercepat pengembangan industri minyak nilam melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dan pembangunan industri hilir (refinery). Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus meningkatkan daya saing Nilam Aceh di pasar internasional.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan penerapan SRG menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam, terutama fluktuasi harga serta keterbatasan akses pembiayaan.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, yang menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Hotman Paris Tetap Mundur Meski Diminta Bertahan oleh Febrie Adriansyah

Menurut Nurlis, Gubernur meminta Sekretaris Daerah Aceh mencari langkah konkret agar sektor nilam dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun pelaku industri.

Rapat koordinasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, perwakilan Bank Aceh, dan pelaku usaha minyak nilam.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa permintaan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru berada di kisaran 1.600 ton. Indonesia menjadi pemasok sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen produksinya berasal dari Aceh.

Nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul karena kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi. Karakteristik tersebut membuat minyak nilam asal Aceh banyak digunakan sebagai bahan pencampur utama dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi di berbagai negara.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan komoditas nilam masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga akibat permainan spekulan, ketidakpastian pasar, keterbatasan pembiayaan, hingga belum adanya standar budidaya dan kualitas bahan baku yang seragam.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Aceh berencana mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang bagi komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Skema tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat posisi tawar petani.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan industri refinery agar Aceh tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang siap bersaing di pasar ekspor.

Pemerintah Aceh juga akan memperkuat pembinaan petani, membentuk asosiasi pelaku usaha nilam, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Melalui strategi hilirisasi, penerapan SRG, dan penguatan tata kelola industri, Pemerintah Aceh optimistis komoditas nilam akan semakin kompetitif di pasar global, memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.* (dh)

Hotman Paris Tetap Mundur Meski Diminta Bertahan oleh Febrie Adriansyah

Hotman Paris Pakai Kursi Roda Usai Mundur dari Kasus Febrie, Ungkap Perjuangan Melawan Saraf Kejepit

Baru Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Pilih Mundur karena Kondisi Kesehatan

Harga Cabai Hampir Rp100 Ribu per Kg, Ini Daftar Sembako yang Ikut Mengalami Kenaikan

Prabowo Terima Direktur FBI, Artefak Bersejarah Papua Akhirnya Pulang ke Tanah Air

Pemko Tanjungbalai Sambut Danlanal TBA dengan Tepung Tawar, Perkuat Sinergi Jaga Wilayah Maritim