MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh wilayah Sumut. Program ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan GPM diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat inflasi dan Indeks Perubahan Harga (IPH) tinggi.
"Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi dan Indeks Perubahan Harga (IPH) yang tinggi," kata Fariz, Kamis (27/8/2026).Baca Juga:
Pelaksanaan program tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.
Fariz menjelaskan, GPM serentak tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.1.2.1/7083 Tahun 2026. Kebijakan itu menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pangan dan menekan laju inflasi.
Sebelum pelaksanaan di lapangan, Pemprov Sumut menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya seluruh Dinas Pertanian kabupaten/kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) serta perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
"Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam menyatukan data pasokan, memetakan wilayah rentan, memperkuat koordinasi jalur distribusi pangan, serta bersama-sama menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan di daerah," ujar Fariz.
GPM tahap awal dijadwalkan berlangsung pada 27, 28 dan 31 Agustus 2026. Setelah itu, kegiatan akan digelar secara rutin selama September hingga Desember 2026 dengan frekuensi empat kali dalam sebulan.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Komoditas yang disiapkan antara lain beras SPHP, beras medium dan premium, Minyak Kita, cabai merah, cabai rawit, tomat dan bawang merah.
Selain itu, tersedia daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, jagung hingga ikan dencis.
Pelaksanaan GPM juga melibatkan Perum Bulog, distributor, pelaku usaha pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara, Pematangsiantar dan Sibolga.
Pemprov Sumut berharap program tersebut dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan di tengah masyarakat. Stabilitas pasokan dan harga dinilai penting untuk mempertahankan daya beli sekaligus mengendalikan tekanan inflasi di daerah.
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memutar rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam pemeriksaan perkara banding terdakwa David Chandra terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN RSUD Drs. H. Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil melaksanakan operasi coiling aneurisma perdana pada pas
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melind
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara memperketat pemantauan harga dan pasokan pangan setelah harga daging ayam ras
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 5.654 atlet telah terdaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026. Ajang olahra
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong sektor olahraga berkembang menjadi industri yang mampu menghasilkan pen
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh wilayah Sumut.
EKONOMI
JAKARTA Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan siap mengawal percepatan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset hingga di
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan titik panas atau hotspot masih terdeteksi di sejumlah wilayah Indon
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan seluruh aspirasi massa aksi terkait percepatan pembahasan Rancangan UndangU
NASIONAL
