Gempa M5,0 Guncang Sinabang Aceh, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
ACEH Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Minggu, 6 September 2026. Gempa terjadi pada siang ha
PERISTIWA
JAKARTA – Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional.
Pemerintah memberikan keleluasaan kepada maskapai untuk menerapkan fuel surcharge (FS) lebih tinggi setelah rata-rata harga bahan bakar pesawat mengalami kenaikan pada September 2026.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal fuel surcharge untuk penerbangan penumpang kelas ekonomi menjadi 40 persen dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok layanan.Baca Juga:
Batas tersebut meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang menetapkan FS maksimal sebesar 30 persen.
Kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengevaluasi perkembangan harga avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan.
Berdasarkan publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga avtur nasional tercatat Rp23.315 per liter atau meningkat sekitar 6,5 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan perubahan batas maksimal FS merupakan bagian dari evaluasi berkala pemerintah terhadap komponen tarif penerbangan.
"Dengan mempertimbangkan perkembangan harga avtur tersebut, besaran biaya tambahan (fuel surcharge) yang dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi menjadi maksimal 40% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan, dari sebelumnya maksimal 30%," kata Lukman dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Pemerintah menegaskan kenaikan batas maksimal fuel surcharge tidak berarti seluruh maskapai akan langsung menerapkan FS sebesar 40 persen.
Angka tersebut merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan.
Besaran FS yang dikenakan kepada penumpang tetap menjadi keputusan masing-masing badan usaha angkutan udara.
Maskapai dapat menetapkan biaya tambahan di bawah batas maksimal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi bisnis.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa harga avtur menjadi salah satu komponen penting dalam struktur biaya operasional industri penerbangan.
Ketika harga bahan bakar meningkat, maskapai memiliki ruang untuk menyesuaikan sebagian beban biaya melalui mekanisme fuel surcharge.
Namun, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam pengawasan pemerintah.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan memantau penerapan tarif oleh maskapai, perkembangan harga avtur, serta kepatuhan perusahaan penerbangan dalam mencantumkan komponen FS secara terpisah pada tiket.
Pengawasan diperlukan agar penyesuaian biaya penerbangan berlangsung secara transparan dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.
Di satu sisi, maskapai membutuhkan ruang untuk menjaga keberlangsungan operasional ketika biaya bahan bakar meningkat. Di sisi lain, kenaikan komponen tarif harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif penerbangan, termasuk komponen FS, agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Lukman.
Dengan batas maksimal baru tersebut, maskapai tetap memiliki pilihan untuk menetapkan FS di bawah angka 40 persen.
Karena itu, kenaikan batas maksimal tidak otomatis berarti harga tiket seluruh penerbangan akan naik dengan besaran yang sama.
Kementerian Perhubungan menilai keseimbangan antara kepentingan industri penerbangan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengaturan tarif.
Pemerintah akan terus memantau tarif yang diberlakukan badan usaha angkutan udara agar persaingan tetap berjalan dan konektivitas nasional tidak terganggu.
Di tengah dinamika harga bahan bakar penerbangan, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan harga avtur dan kondisi pasar.
"Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan harga avtur dan melakukan evaluasi guna memastikan kebijakan tarif penerbangan tetap mendukung konektivitas nasional, keberlangsungan industri penerbangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara," kata Lukman.* (ad)
ACEH Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Minggu, 6 September 2026. Gempa terjadi pada siang ha
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap Alexander Halim alias Akua
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Delegasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand mulai tiba di Kota Medan menjelang Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IndonesiaMalaysiaT
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut potensi tsunami di sekitar Selat Sunda masih rendah setelah aktivi
PERISTIWA
KARO Kecelakaan lalu lintas ringan di Jalan KabanjaheTigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengungkap keberadaan tanaman yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah gunung api di Indonesia mengalami erupsi pada hari yang sama. Hingga Minggu, 6 September 2026 pukul 09.00 WIB, setidakn
PERISTIWA
JAKARTA Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan. Badan Meteorologi, Klimatolo
NASIONAL
JAKARTA Evaluasi terhadap kinerja kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang wajar. Eva
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap Frandika Adi Wijaya Ginting, 32 tahun, karena diduga menjual n
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dua pria di Desa Sukadamai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diamankan polisi setelah diduga mencuri se
HUKUM DAN KRIMINAL