Sepertiga Harga Produk Sumut Habis untuk Logistik, Kadin Minta Pemprov Beri Kepastian Investasi

MEDAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara menyoroti tingginya biaya logistik di wilayah tersebut yang disebut mencapai sekitar 30 persen dari harga produk. Kondisi itu dinilai menekan daya saing pelaku usaha dan produk lokal di pasar.

Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan tingginya biaya logistik tidak terlepas dari kondisi infrastruktur, khususnya jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota yang belum memadai.

"Banyak permasalahan kualitas jalan provinsi dan kabupaten kota yang tidak baik sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Kita sama-sama tahu bahwa dari komponen harga produk yang ada di Sumatera Utara ini 30 persen adalah biaya logistik," kata Dida.

Baca Juga:

• Sembunyi di Dasbor Innova demi Pasok Aceh, Kurir 668 Vape Etomidate Disergap Polda Sumut

Menurut Dida, tingginya ongkos distribusi membuat pelaku usaha di Sumut kesulitan bersaing. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

"Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri," ujarnya.

Hal itu disampaikan Dida dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 di Medan, Kamis (24/9/2026). Dalam forum tersebut, Kadin juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara kawasan Medan dan Pantai Timur dengan wilayah Pantai Barat, Tapanuli serta Kepulauan Nias.

Kadin Sumut mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah seperti sawit dan karet. Hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah.

Selain persoalan infrastruktur dan hilirisasi, Dida menyoroti akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta nelayan yang dinilai masih menghadapi kendala karena belum memenuhi persyaratan perbankan.

Karena itu, Kadin meminta perbankan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai karakteristik usaha masyarakat.

Menjelang 2027, Dida berharap pemerintah daerah memberikan kepastian usaha dan kemudahan perizinan agar dunia usaha dapat berperan lebih besar dalam pembangunan.

"Mohon diberikan karpet merah untuk kami untuk berinvestasi sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor mengatakan Pemprov Sumut tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa keterlibatan dunia usaha.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melaksanakan berdiri sendiri. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya," ujar Timur.

Timur mengatakan sekitar 40 persen APBD Sumut dialokasikan untuk infrastruktur melalui mekanisme belanja wajib atau mandatory spending. Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta dan sumber pembiayaan alternatif.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Sumut adalah memperkuat konektivitas logistik menuju Kepulauan Nias. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 1,9 hektare untuk pembangunan gudang logistik di kawasan pesisir.

Gudang tersebut direncanakan menjadi pusat penyimpanan material pembangunan seperti semen, kayu dan besi. Fasilitas itu diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga material di Kepulauan Nias.

Skema pembiayaannya dirancang melalui kolaborasi sejumlah sumber, mulai dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR hingga kerja sama dengan pihak ketiga.

"Ini akan dibangun dalam rangka untuk memasok nanti alat-alat bangunan ke sana di Kepulauan Nias," kata Timur.

Selain konektivitas Nias, Pemprov Sumut juga mendorong efisiensi rantai pasok dari sentra produksi menuju Pelabuhan Belawan. Komoditas ekspor seperti CPO, produk pertanian dan hasil perkebunan dinilai perlu memiliki jalur distribusi yang lebih cepat dan efisien agar daya saing tetap terjaga.

Timur meminta kepastian distribusi bagi para pengusaha agar produk tidak mengalami penurunan nilai akibat terlalu lama berada dalam rantai logistik.

"Berikan kepastian kepada para pengusaha itu. Jangan nanti sampai barang di Belawan, di sana tiga hari, tahu-tahu sampai di Singapura, di Jepang, di India barang itu sudah turun harganya," tegasnya.

Pemprov Sumut juga mendorong pemanfaatan peluang kerja sama kawasan melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) serta penguatan konektivitas darat di Sumatera, termasuk pembangunan jalan tol yang terhubung hingga Aceh dan Pelabuhan Belawan.

Kadin dan Pemprov Sumut berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperbaiki iklim investasi, menekan biaya logistik, memperluas pasar serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.* (ad/dh)

Kadin Minta 'Karpet Merah' Investasi, Pemprov Sumut Kebut Infrastruktur dan Dorong UMKM Naik Kelas

300 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan GAMKI Sumut, Pemprov Dorong Usaha Makin Berdaya Saing

Mau Pinjam Rp100 Juta di KUR BRI? Ini Simulasi Angsuran dan Syaratnya

Mau Pinjam KUR BCA Rp500 Juta? Ini Simulasi Cicilan dan Syarat Pengajuannya

Soroti Kasus Anggota DPRD Sumut, Ketum IKADIN Pertanyakan Pemidanaan Surat Advokat dan Singgung Imunitas

Dorong UMKM Naik Kelas, Bobby Nasution Siapkan 10 Ribu Sertifikat Halal Gratis untuk Warga Sumut