Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menawarkan potensi budidaya lobster di Kepulauan Nias kepada Jepang sebagai peluang kerja sama investasi. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus membuka peluang pemasaran ke luar negeri.
Bobby mengatakan, lobster dari Kepulauan Nias memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurutnya, sektor hasil laut dan perikanan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Lobster di Kepulauan Nias cukup banyak peminatnya. Karena itu, jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi yang ada di sana," kata Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).Baca Juga:
Ia berharap potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Jepang sehingga sektor kelautan dan perikanan di Sumut mampu tumbuh lebih besar.
Selain menawarkan peluang budidaya lobster, Bobby juga mendorong kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Sumut agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang.
"Kami berharap kerja sama untuk pengembangan SDM bisa terus meningkat seiring dengan kebutuhan dari Negara Jepang, di mana Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita. Dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang," ujarnya.
Bobby berharap kerja sama kedua pihak dapat memperluas kesempatan bagi tenaga kerja asal Sumut untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang nantinya dapat dimanfaatkan setelah kembali ke Indonesia.
Jepang Tertarik pada SDM, Lingkungan, dan Teknologi Pertanian
Secara terpisah, Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Furugori menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama antara Jepang dan Sumut, antara lain pengembangan SDM, lingkungan, sumber daya energi, serta teknologi pertanian.
Menurutnya, pengalaman warga Indonesia yang bekerja di Jepang dapat menjadi bekal untuk meningkatkan keterampilan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke Tanah Air.
Selain pengembangan tenaga kerja, Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian yang berpotensi mendukung peningkatan produktivitas di Sumatera Utara.
"Untuk pengembangan SDM, warga Indonesia yang bekerja di Jepang bisa membawa pengalamannya bekerja untuk bisa diterapkan di Indonesia. Juga ada teknologi pengolahan limbah industri. Termasuk teknologi pertanian sehingga bisa meningkatkan produksi," kata Furugori.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL