Ariel Bingung Soal Direct License, Ahmad Dhani Sindir: Belajar ke Emak-Emak Pintar Nawar!

JAKARTA -Isu soal sistem direct license kembali mengundang perdebatan antara dua musisi ternama, Ariel NOAH dan Ahmad Dhani.

Ariel, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI), menegaskan ketidaksetujuannya terhadap sistem tersebut. Sementara itu, Ahmad Dhani yang merupakan Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), justru bersikukuh bahwa direct license adalah solusi terbaik untuk para musisi.

Sistem direct license sendiri memungkinkan pencipta lagu untuk langsung bernegosiasi mengenai hak cipta tanpa harus melalui lembaga manajemen kolektif (LMK).

Bagi Ariel, sistem ini masih belum diatur secara jelas oleh pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ariel juga khawatir dengan aspek pajak yang bisa menjadi masalah jika transaksi dilakukan secara langsung antar individu tanpa pengaturan yang jelas.

"Satu tanggapan saya adalah direct license kan belum diatur oleh negara, sedangkan yang kita pakai, yang kita laksanakan, yang berani kita laksanakan adalah yang sudah diatur oleh negara.

Memang kan gak dilarang, 'Ya kalau gak dilarang boleh aja,' ya memang, cuma aturannya gimana gitu kan," ujar Ariel dalam sebuah wawancara di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Ahmad Dhani yang dikenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan, menyindir Ariel dan koleganya yang menurutnya terlalu bergantung pada pengaturan pemerintah.

Dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Dhani menyebut bahwa para musisi seharusnya bisa mengatur urusan hak cipta mereka sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah.

Dhani bahkan menyarankan Ariel untuk belajar cara bernegosiasi dengan bijak seperti "emak-emak yang pintar menawar harga" di pasar.

"Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri, dia memang tidak tercipta memikirkan orang lain," sindir Dhani dengan nada khasnya.

Dhani juga menegaskan bahwa kebebasan pencipta lagu untuk mengatur hak ekonomi mereka sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014.

Oleh karena itu, menurut Dhani, musisi tidak perlu menunggu aturan tambahan dari pemerintah untuk mengatur sistem tersebut.

"Mereka jangan cengeng, jangan kekanak-kanakan. Nggak perlu pemerintah untuk mengatur pengaturan hak ekonomi pencipta yang digunakan oleh para penyanyi, nggak perlu," tegas Dhani.

Sementara itu, meskipun berbeda pandangan, kedua musisi sepakat bahwa industri musik Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam hal pengaturan hak cipta, terutama terkait dengan transparansi dan perlindungan bagi para pencipta lagu.

(dc/n14)