JAKARTA -Musisi Ahmad Dhani, yang juga tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
Menurut Dhani, UU yang ada sekarang belum cukup memberikan penjelasan yang jelas, terutama mengenai hak cipta yang melibatkan pencipta lagu dan penyanyi.
Baca Juga:
Dhani menekankan perlunya penjelasan yang lebih detail dalam UU Hak Cipta agar tidak ada kesalahan interpretasi di kalangan pelaku ekosistem musik, seperti pencipta lagu dan penyanyi.
Ia menjelaskan bahwa meskipun secara umum hukum hak cipta tidak ada masalah, perbedaan interpretasi antar pelaku industri musik seringkali terjadi, yang bisa menyebabkan kebingungannya pihak-pihak terkait.
Baca Juga:
Dhani mengungkapkan bahwa selama ini, UU Hak Cipta hanya mengatur hak royalti bagi pencipta lagu dan penyanyi.
Kedua pihak ini, menurutnya, adalah yang berhak menerima royalti dalam industri musik.
Ia menegaskan bahwa pihak lain, seperti penyelenggara acara atau event organizer (EO), tidak seharusnya diikutsertakan dalam pembahasan UU Hak Cipta, karena mereka tidak menerima royalti atas lagu yang dipertunjukkan.
"EO tidak mendapatkan royalti, jadi tidak pantas dibebani kewajiban yang berkaitan dengan hak cipta," ujar Dhani.
Ia berharap, revisi UU ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada penyanyi dan pencipta lagu, tanpa menambah beban bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung.
Selain itu, Ahmad Dhani juga mengusulkan penerapan sistem direct license, di mana penyanyi dapat memberikan royalti langsung kepada pencipta lagu saat membawakan lagu di panggung, tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Menurut Dhani, besaran royalti yang diberikan melalui LMK selama ini dinilai terlalu rendah, sehingga dengan adanya direct license, baik penyanyi maupun pencipta lagu bisa mencapai kesepakatan yang lebih adil mengenai besaran royalti yang diterima.
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah guna mendukung program unggulan Bup
Pemerintahan
TABANAN Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H. menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Bank Woori Saudara Tabanan pada
Nasional
TABANAN Sebanyak 45 personel Polwan Polres Tabanan mengikuti rapat rutin bulanan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres
Nasional
BANGLI Sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan masyarakat, Polres Bangli melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melaks
Ekonomi
JOMBANG Dalam rangka mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui In
Pertanian Agribisnis
SIBOLGA Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Sibolga kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran na
Hukum dan Kriminal
BADUNG Dalam upaya mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergi antara TNI dan insan pers, Kodam IX/Udayana menggelar kegiatan nonton
Entertainment
MEDAN Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan secara ko
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus mendorong percepatan
Pemerintahan
MEDAN Dugaan persekongkolan dalam proses lelang proyek pembangunan sarana dan prasarana pendukung Lapangan Merdeka tahun anggaran 2025 sen
Hukum dan Kriminal
