BOGOR -Rumah milik Atalarik Syach di kawasan Cibinong, Bogor, dibongkar oleh aparat pada Kamis (15/5/2025) terkait sengketa tanah yang sudah berlangsung sejak 2015. Kejadian ini memicu protes keras dari Atalarik, yang merasa dirinya dizalimi tanpa proses yang jelas.
Rumah Dibongkar Tanpa Pemberitahuan
Dalam unggahannya di Instagram Stories, Atalarik Syach terlihat kecewa dengan proses pembongkaran rumahnya. Ia mengungkapkan tidak diberitahukan sebelumnya dan merasa perlakuan tersebut sangat tidak adil. "Kami dianggap seperti binatang," ujarnya dengan nada kecewa.
Baca Juga:
Proses Hukum Masih Berjalan
Baca Juga:
Atalarik menegaskan bahwa sengketa tanah ini belum memiliki putusan inkrah. Ia merasa tindakan aparat yang membongkar rumahnya terlalu terburu-buru dan melanggar haknya untuk memperjuangkan keadilan.
Sejak 2000, Tanah Dibeli Secara Sah
Atalarik Syach membeli tanah tersebut pada tahun 2000 dengan semua dokumen lengkap, termasuk sertifikat dan Akta Jual Beli. Namun, sejak 2015 muncul klaim dari pihak lain yang juga mengaku memiliki tanah tersebut.
Digugat oleh Pihak Tak Dikenal
Sengketa semakin rumit ketika Dede Tasno menggugat Atalarik, mengklaim sudah mengeluarkan uang banyak untuk mengelola lahan tersebut. Atalarik mengaku tidak pernah mengenal Dede Tasno dan merasa nilai klaim tersebut tidak masuk akal.
Upaya Hukum Gagal, Rumah Dieksekusi
Meski Atalarik Syach sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke pengadilan, upaya hukum tersebut ditolak. Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan rumah Atalarik untuk dieksekusi, dan rumah tersebut dibongkar pada Kamis lalu.
Pernyataan Pengadilan Negeri Cibinong
Eko Suharjono, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan bahwa eksekusi rumah Atalarik dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dia menyarankan pihak Atalarik untuk mengajukan eksekusi kembali jika ada pembuktian yang sah.
Atalarik Syach Menyerahkan Masalah Hukum pada Kuasa Hukumnya
Atalarik Syach memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut mengenai masalah hukum ini dan menyerahkan semua urusan kepada kuasa hukumnya, Sanja. Ia berharap masalah ini bisa segera diselesaikan secara adil.*
(dc/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal