Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA— Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Sarawak.
Kesepakatan ini juga mencakup penguatan perlindungan PMI dan optimalisasi penempatan tenaga kerja yang saat ini berjumlah sekitar 145.000 orang.
Kesepakatan dicapai saat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Menteri Industri Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom beserta Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Datuk Gerawat Gala di kantor Kemen-P2MI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).Baca Juga:
"Kami sepakat mengatasi masalah PMI yang berangkat secara tidak prosedural dan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat," ujar Mukhtarudin.
Selain menekan pekerja migran nonprosedural, kedua negara berkomitmen mempercepat proses administrasi melalui reformasi regulasi.
Indonesia telah mempersingkat proses penempatan dan verifikasi kerja menjadi 21 hari. Pemerintah Sarawak menyambut baik langkah ini dengan mempercepat penerbitan visa kerja dari 30 hari menjadi 20 hari.
Kerja sama ini juga mencakup pertukaran database dan sinkronisasi data antarinstansi untuk memastikan program job matching berjalan efektif.
Pekerja migran yang lulus pelatihan langsung memiliki kepastian penempatan sesuai kebutuhan kompetensi Sarawak.
Langkah ini menjadi bagian implementasi Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500.000 PMI pada tahun 2026.
Mukhtarudin juga menitipkan perhatian pada kesejahteraan PMI beserta keluarga, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak mereka di Sarawak.
Sementara itu, Dato Sri menyoroti produktivitas PMI yang unggul, terutama di sektor peladangan.
Ia menyatakan, "Kualitas dan produktivitas pekerja Indonesia tidak tertandingi. Sistem rekrutmen dan kesejahteraan mereka harus terus diperbaiki agar kerja sama berkelanjutan."
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL