Dituding Minta 'Uang Damai' Rp 30 Juta Bebaskan Pekerja Spa, Polrestabes Medan Buka Suara
MEDAN Beredar isu personel kepolisian meminta uang Rp30 juta per orang untuk membebaskan tiga pekerja spa yang diamankan dalam penggerebeka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Honne, yang dijadwalkan digelar di Hotel Santika, Medan pada Kamis, 31 Juli 2025.
Dalam keterangan resminya, Ody menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak terlibat dalam keputusan pembatalan konser tersebut, melainkan keputusan tersebut berasal dari pihak penyelenggara acara.
"Saya ingin klarifikasi, bahwa yang membatalkan konser ini adalah panitia penyelenggara, bukan Pemerintah Kota Medan. Secara lisan, pihak Hotel Santika sudah memberi pemberitahuan kepada kami mengenai pembatalan tersebut," ujar Ody, Minggu (27/7/2025).
Pembatalan konser Honne pertama kali diumumkan melalui Instagram @hellohonne, yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh pemerintah daerah.
Dalam pengumuman tersebut, Honne mengungkapkan rasa kecewa mereka atas pembatalan konser yang seharusnya menjadi pertunjukan spesial bagi penggemar di Medan.
"Kami benar-benar menantikan pertunjukan ini, namun sayangnya keputusan itu berada di luar tangan kami," tulis Honne.
Ody juga menjelaskan bahwa pembatalan konser tersebut terkait dengan surat yang dikirimkan oleh ormas Islam kepada Walikota Medan yang meminta agar acara tersebut ditinjau ulang.
Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pariwisata untuk ditindaklanjuti.
"Ormas Islam mengirimkan surat kepada Walikota Medan, yang kemudian diteruskan ke kami. Kami diminta untuk menerima surat tersebut dan mencari informasi lebih lanjut mengenai isu yang berkembang terkait konser ini," ungkap Ody.
Isu utama yang menjadi perdebatan adalah dugaan bahwa Honne mendukung kelompok LGBT, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan agama.
Pihak Dinas Pariwisata Kota Medan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk mendalami isu tersebut.
"Kami tidak melarang konser, tapi kami harus tetap waspada terhadap informasi yang berkembang," tambahnya.
MEDAN Beredar isu personel kepolisian meminta uang Rp30 juta per orang untuk membebaskan tiga pekerja spa yang diamankan dalam penggerebeka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis Terus Jadi Anti Pembual (Terjal) Luke Susilo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan memeriksa permohonan Perselisih
POLITIK
BOGOR Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menyelidiki keberadaan sebuah foto yang ditemukan Ombudsman Republik Indonesi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Sumut memperkuat kolaborasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemko M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengajak masyarakat kembali menghidupkan semangat gotong royong untuk menjaga kebersihan li
PEMERINTAHAN
TAPANULI TENGAH Banjir kembali melanda sejumlah permukiman warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, setelah hujan meng
PERISTIWA
DELI SERDANG Dua pria, Irwansyah alias Tepos (41) dan Indra Syahputra Sinaga alias Doyok (26), ditangkap polisi karena diduga terlibat pere
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah kembali mencatat prestasi besar setelah meraih medali emas angkat besi kelas 75 kilogram pada Asian Games 202
OLAHRAGA
BANDUNG Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo meyakini PSI dapat berkembang menjadi partai besar. Dia me
POLITIK