MEDAN – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Honne, yang dijadwalkan digelar di Hotel Santika, Medan pada Kamis, 31 Juli 2025.
Dalam keterangan resminya, Ody menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak terlibat dalam keputusan pembatalan konser tersebut, melainkan keputusan tersebut berasal dari pihak penyelenggara acara.
"Saya ingin klarifikasi, bahwa yang membatalkan konser ini adalah panitia penyelenggara, bukan Pemerintah Kota Medan. Secara lisan, pihak Hotel Santika sudah memberi pemberitahuan kepada kami mengenai pembatalan tersebut," ujar Ody, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:
Pembatalan konser Honne pertama kali diumumkan melalui Instagram @hellohonne, yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh pemerintah daerah.
Dalam pengumuman tersebut, Honne mengungkapkan rasa kecewa mereka atas pembatalan konser yang seharusnya menjadi pertunjukan spesial bagi penggemar di Medan.
Baca Juga:
"Kami benar-benar menantikan pertunjukan ini, namun sayangnya keputusan itu berada di luar tangan kami," tulis Honne.
Ody juga menjelaskan bahwa pembatalan konser tersebut terkait dengan surat yang dikirimkan oleh ormas Islam kepada Walikota Medan yang meminta agar acara tersebut ditinjau ulang.
Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pariwisata untuk ditindaklanjuti.
"Ormas Islam mengirimkan surat kepada Walikota Medan, yang kemudian diteruskan ke kami. Kami diminta untuk menerima surat tersebut dan mencari informasi lebih lanjut mengenai isu yang berkembang terkait konser ini," ungkap Ody.
Isu utama yang menjadi perdebatan adalah dugaan bahwa Honne mendukung kelompok LGBT, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan agama.
Pihak Dinas Pariwisata Kota Medan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk mendalami isu tersebut.
"Kami tidak melarang konser, tapi kami harus tetap waspada terhadap informasi yang berkembang," tambahnya.
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam,
Nasional
MEDAN Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakuka
Ekonomi