Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA -Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/12/2024) terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait beberapa hal yang terjadi di Pemkot Semarang.
“Ada undangan harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang,” kata Hendrar kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.
Hendrar mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang terjadi di Pemkot Semarang selama dirinya menjabat sebagai wali kota. “Kurang lebih begitu, iya (berkaitan perkara di Pemkot Semarang),” tambahnya.
Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dimintai klarifikasi oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Meskipun ia tidak mengingat jumlah pasti pertanyaan yang diajukan, ia menyebutkan bahwa topik pertanyaan berkaitan dengan beberapa kegiatan di Semarang selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota. “Ya, beberapa kegiatan di Semarang waktu saya jadi wali kota,” jelas Hendrar.Dalam kasus dugaan korupsi Pemkot Semarang, KPK saat ini tengah mengusut tiga perkara utama, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada para tersangka terkait kasus ini.
Selain itu, KPK juga telah mengambil langkah pencegahan terhadap empat orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta.
KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi Pemkot Semarang dengan terus mendalami peran para tersangka yang telah ditetapkan. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan pejabat tinggi dalam pemerintahan daerah dan berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.
(N/014)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK