Praperadilan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Ditolak, Penetapan Tersangka Sah
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah memanggil artis Nikita Mirzani pada Jumat (3/10/2025). Hal ini terkait dugaan suap jaksa penuntut dan hakim dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pemanggilan resmi terhadap Nikita. "Sampai saat ini belum ada pemanggilan dimaksud," ujar Budi.
Meski demikian, Budi memastikan bahwa laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti. Namun, prosesnya bersifat tertutup dan hanya dapat diinformasikan kepada pihak pelapor. "Terkait hal itu, laporannya betul sudah diterima pengaduan masyarakat KPK. Namun terkait proses dan hasil telaahnya, hanya bisa kami sampaikan kepada pihak pelapor," sambungnya.Baca Juga:
Diketahui, Nikita Mirzani sebelumnya melaporkan dugaan suap terhadap aparat penegak hukum ke KPK. Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_172 yang memperlihatkan tanda terima dengan nomor surat 011/VII/2025 terkait pengaduan dugaan suap.
Kasus ini bermula dari siaran langsung Nikita di TikTok yang mengulas produk milik Reza Gladys. Nikita menyebut kulitnya tampak abu-abu akibat penggunaan produk tersebut dan memperingatkan risiko kanker kulit. Pernyataan Nikita kemudian memicu laporan hukum dari pihak terkait.
Sebelumnya, jaksa sempat mendakwa Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, atas dugaan pemerasan dan TPPU. Kini, fokus persidangan bergeser pada pelanggaran pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*
(ds/j006)
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan prajurit TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menghadapi tanta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap temuan baru terkait kondisi keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Ombudsman menemukan adanya
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada
NASIONAL
BATU BARA Sehubungan dengan pemberitaan media online, dan akun media sosial pada tanggal 23 September 2026 berjudul Dugaan Pungutan terka
PENDIDIKAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar insta
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai unt
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN