Tiga Desa Nunukan Diklaim Malaysia, Ini Penjelasan Pemerintah
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
Bitvonline.com Medan1 Agustus 2024– Mantan Bupati Batu Bara, Zahir, yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sumatera Utara dalam kasus korupsi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kini dilaporkan kabur dari Provinsi Sumatera Utara.
Hasil penelusuran tim media mengungkapkan bahwa politisi PDI Perjuangan tersebut terdeteksi berangkat ke Jakarta bersama ajudannya, FM. Mereka menggunakan penerbangan City Link nomor QG-883 pada pukul 17.00 WIB dari Bandara Kualanamu menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Setibanya di Jakarta, Zahir bersama FM menginap di salah satu apartemen yang dibeli atas nama ajudannya di daerah Jakarta Selatan. Sebelum berangkat ke Jakarta, Zahir diketahui sempat berada di Kota Medan dan meluangkan waktu untuk singgah di Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan mobil Alphard, di mana ia bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai “anak mainnya.”
Sebelum Polda Sumut menetapkannya sebagai DPO melalui surat resmi nomor: DPO/07/VII/2024/Ditreskrimsus, Zahir telah berusaha melawan penetapan status tersangkanya dengan mengajukan praperadilan.
Kasus korupsi yang menjerat Zahir berkaitan dengan skandal penerimaan PPPK di Kabupaten Batu Bara. Dalam kasus ini, Zahir menjadi tersangka keenam setelah AH (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara), MD (Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia), F (Wiraswasta yang juga adik dari Zahir), DT (Sekretaris Dinas Pendidikan), dan RZ (Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan) yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.
Penyelidikan atas kasus ini masih berlanjut, sementara Polda Sumut terus melakukan upaya untuk menangkap Zahir dan membantu proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
(KRISNA)
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL