Bitvonline.com TAPSEL–Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap melalui aksi yang digelar pada Selasa, 24 Juli 2024. Dalam aksi ini, Gerbrak mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dan/atau Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kota Padang Sidempuan agar menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Sidempuan.
Dugaan korupsi ini mengacu pada surat Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan Nomor 005/2452/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Siwan Siswanto, SH, MM. Surat tersebut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan PJ Wali Kota Padang Sidempuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe.
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa pada awal tahun anggaran 2024, setiap Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dipaksa untuk menyetor sebesar 60% dari nilai Uang Persediaan kepada Pj Wali Kota. Selain itu, dilaporkan bahwa setiap bulan ada permintaan uang dengan berbagai alasan disertai intimidasi bahwa pejabat yang bersangkutan akan dinonjobkan jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Menjelang Idul Fitri 1445 H, setiap Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat juga diwajibkan mengumpulkan Rp 10 juta untuk THR Pj Wali Kota.
Baca Juga:
Akibat dari pemaksaan potongan ini, nilai wajib yang disetorkan dan dikumpulkan melalui Kepala Badan Keuangan Kota Padang Sidempuan berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar. Kondisi ini mengganggu kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan pelayanan masyarakat, serta dipastikan akan menimbulkan masalah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Baca Juga:
Gerbrak mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) serta penyidikan dan/atau penyelidikan terhadap informasi yang tertuang dalam surat tersebut. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Dr. H. Letnan Dalimunthe sebagai mantan Pj Wali Kota Padang Sidempuan dan Siwan Siswanto, SH, MM sebagai Ketua DPRD Padang Sidempuan diharapkan dapat segera dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dan mencegah praktik korupsi lebih lanjut.
“Kami berharap Kejagung RI dan KEJATISU bergerak cepat untuk menangani laporan ini. Gerbrak akan terus mengawal kasus ini demi tegaknya keadilan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Utara,” ujar Irpan, Koordinator Lapangan Gerbrak.
Aksi ini juga merupakan bagian dari peringatan Dirgahayu Adhyaksa ke-64, dengan semangat Salam Anti Korupsi yang terus dikobarkan oleh Gerbrak.
(Krisna)
TEL AVIV Ketegangan militer antara Israel dan Iran kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan rudal balistik dari Iran, laporan terbaru mengung
Internasional
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
