Bitvonline.com TAPSEL–Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap melalui aksi yang digelar pada Selasa, 24 Juli 2024. Dalam aksi ini, Gerbrak mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dan/atau Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kota Padang Sidempuan agar menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Sidempuan.
Dugaan korupsi ini mengacu pada surat Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan Nomor 005/2452/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Siwan Siswanto, SH, MM. Surat tersebut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan PJ Wali Kota Padang Sidempuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe.
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa pada awal tahun anggaran 2024, setiap Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dipaksa untuk menyetor sebesar 60% dari nilai Uang Persediaan kepada Pj Wali Kota. Selain itu, dilaporkan bahwa setiap bulan ada permintaan uang dengan berbagai alasan disertai intimidasi bahwa pejabat yang bersangkutan akan dinonjobkan jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Menjelang Idul Fitri 1445 H, setiap Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat juga diwajibkan mengumpulkan Rp 10 juta untuk THR Pj Wali Kota.
Akibat dari pemaksaan potongan ini, nilai wajib yang disetorkan dan dikumpulkan melalui Kepala Badan Keuangan Kota Padang Sidempuan berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar. Kondisi ini mengganggu kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan pelayanan masyarakat, serta dipastikan akan menimbulkan masalah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Gerbrak mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) serta penyidikan dan/atau penyelidikan terhadap informasi yang tertuang dalam surat tersebut. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Dr. H. Letnan Dalimunthe sebagai mantan Pj Wali Kota Padang Sidempuan dan Siwan Siswanto, SH, MM sebagai Ketua DPRD Padang Sidempuan diharapkan dapat segera dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dan mencegah praktik korupsi lebih lanjut.
“Kami berharap Kejagung RI dan KEJATISU bergerak cepat untuk menangani laporan ini. Gerbrak akan terus mengawal kasus ini demi tegaknya keadilan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Utara,” ujar Irpan, Koordinator Lapangan Gerbrak.
Aksi ini juga merupakan bagian dari peringatan Dirgahayu Adhyaksa ke-64, dengan semangat Salam Anti Korupsi yang terus dikobarkan oleh Gerbrak.
(Krisna)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
