Bupati Cilacap Diduga Terlibat Pemerasan THR untuk Forkopimda, KPK Ungkap Kasusnya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Ratusan warga Kampung Kompak, yang terletak di Jalan H. Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berunjuk rasa dengan penuh semangat menolak keras tawaran ganti rugi dari pengembang serta mengecam tindakan teror yang dilakukan oleh mafia tanah dan preman. Aksi damai ini dipimpin oleh Bambang Sumantri, yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan tanah warisan mereka hingga titik darah penghabisan.
Bambang Sumantri, yang menjadi perwakilan warga Kampung Kompak, membantah berita yang beredar di beberapa media online yang menyebutkan bahwa warga telah menerima tawaran ganti rugi atau relokasi dari pihak pengembang. Dia menegaskan bahwa tidak ada satupun warga Kampung Kompak yang menghadiri pertemuan tersebut, dan bahwa yang hadir bukanlah bagian dari komunitas mereka. Warga Kampung Kompak bersatu dalam sikap menolak tawaran tersebut dan bersumpah untuk tidak menjual atau menyerahkan tanah mereka kepada siapapun.
M Nababan, seorang warga Kampung Kompak, juga mengungkapkan kekhawatiran atas teror yang masih dilakukan oleh para preman dan mafia tanah. Dia memohon kepada aparat penegak hukum, termasuk Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kapoldasu, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, PLT Gubernur Sumut, dan PLT Bupati Deli Serdang, agar memberikan perlindungan terhadap warga dari ancaman dan intimidasi yang terus berlangsung.
Selain menuntut perlindungan, warga Kampung Kompak juga meminta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kriminalitas tanah. Mereka menyoroti kasus seorang pelaku berinisial R yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan. Warga meminta agar pelaku tersebut segera ditangkap, sambil menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap serangkaian kejadian kekerasan dan penyerobotan tanah yang telah terjadi.
Aksi protes ini juga mencerminkan harapan warga Kampung Kompak akan keadilan. Mereka menyerukan agar kasus-kasus kekerasan dan penyerobotan tanah yang terjadi pada masa lalu diusut tuntas, dan para pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Warga menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dari perjuangan untuk mempertahankan tanah mereka, dan meminta dukungan serta perhatian dari pihak-pihak terkait.Foto yang menunjukkan warga Kampung Kompak yang berunjuk rasa dengan latar belakang Jalan H. Anif, menegaskan semangat dan kesatuan mereka dalam menolak ganti rugi dan menghadapi teror dari mafia tanah. Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk keadilan dan hak atas tanah yang merupakan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka selama puluhan tahun.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Warga Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria paruh bay
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN PT Hutama Karya mengumumkan bahwa akan ada pemotongan tarif tol pada beberapa ruas tol Sumatera, termasuk Tol Kisaran. Penurunan
EKONOMI