Lapas Labuhan Ruku Adakan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti bagi 25 Warga Binaan Wanita
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti bagi 25 warga binaan w
Nasional
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya lebih memusatkan perhatian pada substansi perkara daripada menanggapi tuduhan yang tidak memiliki dasar. “Selama itu hanya bersifat ‘katanya sana, katanya sini’, saya yakin penyidik akan tetap fokus pada perkara,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sebelumnya, mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyebut bahwa Presiden Jokowi berperan besar dalam melindungi Hasto sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan Effendi muncul saat dirinya dimintai komentar terkait dugaan politisasi dalam status tersangka Hasto.
Jokowi pun menanggapi pernyataan tersebut. “Melindungi seperti apa? Tanya yang ngomong,” kata Jokowi saat berada di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2024). Ia meminta agar hal itu langsung ditanyakan kepada Effendi. “Tanyakan ke Pak Effendi,” tambah mantan Wali Kota Solo tersebut, menegaskan bahwa dirinya, meski mantan kader PDI-P, tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai. “Ya terserah sana. Kok tanyakan ke saya. Nanti salah lagi,” ucapnya.
Effendi kemudian mengklarifikasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat dalam kasus Hasto. Ia menyatakan bahwa Jokowi justru melindungi Hasto dari kejaran KPK selama masa jabatannya. “Saya katakan ke Mas Hasto, ‘Mas, setahu saya, Pak Jokowi yang menjaga Anda’. Tapi dia bilang, ‘Oh, nggak’. Buktinya sampai pimpinan KPK yang lama, tidak ada yang menyentuh,” ujar Effendi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).
Effendi menambahkan bahwa status tersangka Hasto baru muncul setelah kepemimpinan KPK berganti, saat Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Artinya, secara political will, beliau (Jokowi) justru memberikan perhatian, tidak pernah bertindak seperti yang dituduhkan,” jelas Effendi. Setyo Budiyanto menutup dengan menekankan bahwa KPK bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kasus ini akan diproses sesuai hukum, tanpa intervensi atau pengaruh politik dari pihak mana pun,” katanya.
(christie)
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti bagi 25 warga binaan w
Nasional
DENPASAR Semangat pelestarian budaya lokal kembali bergema di panggung Dekranasda Bali Fashion Week 2025. Pada sesi pertama gelaran hari
Seni dan Budaya
TANGERANG SELATAN Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang Selatan memastikan akan melanjutkan Musyawarah Kota (MUKOTA) IV yang
Nasional
DELI SERDANG Upaya mengangkat potensi wisata lokal kembali terlihat di Kabupaten Deli Serdang. Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media In
Pariwisata
BANDAR LAMPUNG Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar tradisi penyambutan Kapolda baru, Irjen Pol Helfi Assegaf, di Mapolda Lampung
Nasional
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati rencana
Pemerintahan
JAKARTA Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara (Disbintalau) menjajaki kerja sama dengan Masjid Istiqlal dalam memperkuat pembinaan m
Nasional
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Selasa (4/11/2025). Warga dan
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa (4/11/2025)
Nasional