Prabowo Terbang ke Lampung, Resmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui dan Buka Munas HIPMI XVIII
LAMPUNG Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Rabu (10/6/2026) untuk menghadiri sejumlah agenda s
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya lebih memusatkan perhatian pada substansi perkara daripada menanggapi tuduhan yang tidak memiliki dasar. “Selama itu hanya bersifat ‘katanya sana, katanya sini’, saya yakin penyidik akan tetap fokus pada perkara,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sebelumnya, mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyebut bahwa Presiden Jokowi berperan besar dalam melindungi Hasto sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan Effendi muncul saat dirinya dimintai komentar terkait dugaan politisasi dalam status tersangka Hasto.
Jokowi pun menanggapi pernyataan tersebut. “Melindungi seperti apa? Tanya yang ngomong,” kata Jokowi saat berada di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2024). Ia meminta agar hal itu langsung ditanyakan kepada Effendi. “Tanyakan ke Pak Effendi,” tambah mantan Wali Kota Solo tersebut, menegaskan bahwa dirinya, meski mantan kader PDI-P, tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai. “Ya terserah sana. Kok tanyakan ke saya. Nanti salah lagi,” ucapnya.
Effendi kemudian mengklarifikasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat dalam kasus Hasto. Ia menyatakan bahwa Jokowi justru melindungi Hasto dari kejaran KPK selama masa jabatannya. “Saya katakan ke Mas Hasto, ‘Mas, setahu saya, Pak Jokowi yang menjaga Anda’. Tapi dia bilang, ‘Oh, nggak’. Buktinya sampai pimpinan KPK yang lama, tidak ada yang menyentuh,” ujar Effendi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).
Effendi menambahkan bahwa status tersangka Hasto baru muncul setelah kepemimpinan KPK berganti, saat Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Artinya, secara political will, beliau (Jokowi) justru memberikan perhatian, tidak pernah bertindak seperti yang dituduhkan,” jelas Effendi. Setyo Budiyanto menutup dengan menekankan bahwa KPK bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kasus ini akan diproses sesuai hukum, tanpa intervensi atau pengaruh politik dari pihak mana pun,” katanya.
(christie)
LAMPUNG Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Rabu (10/6/2026) untuk menghadiri sejumlah agenda s
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Pasal 28A dalam UndangUndang Polri yang baru telah disusun dengan mengac
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) tertutup bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI
POLITIK
MEDAN Penjualan tiket babak semifinal dan final ASEAN U19 Boys Championship 2026 resmi dibuka mulai Rabu (10/6/2026) pukul 10.00 WIB. P
OLAHRAGA
PUTUSSIBAU Musyawarah Provinsi (MUSPROV) III Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Barat sukses digelar pada 9 Juni 2026. Dal
EKONOMI
JAKARTA Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI tidak anti terhadap kritik yang disampaikan
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membela pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi s
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penyidi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat transformasi sektor kesehatan nasional melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (10/6/2026). Mata uang Garuda
EKONOMI