Aceh Bangkit Usai Bencana, Rp231 Miliar Digelontorkan untuk Pulihkan Sawah dan Irigasi Petani
BANDA ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025. Hingga 27 Ju
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya lebih memusatkan perhatian pada substansi perkara daripada menanggapi tuduhan yang tidak memiliki dasar. “Selama itu hanya bersifat ‘katanya sana, katanya sini’, saya yakin penyidik akan tetap fokus pada perkara,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sebelumnya, mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyebut bahwa Presiden Jokowi berperan besar dalam melindungi Hasto sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan Effendi muncul saat dirinya dimintai komentar terkait dugaan politisasi dalam status tersangka Hasto.
Jokowi pun menanggapi pernyataan tersebut. “Melindungi seperti apa? Tanya yang ngomong,” kata Jokowi saat berada di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2024). Ia meminta agar hal itu langsung ditanyakan kepada Effendi. “Tanyakan ke Pak Effendi,” tambah mantan Wali Kota Solo tersebut, menegaskan bahwa dirinya, meski mantan kader PDI-P, tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai. “Ya terserah sana. Kok tanyakan ke saya. Nanti salah lagi,” ucapnya.
Effendi kemudian mengklarifikasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat dalam kasus Hasto. Ia menyatakan bahwa Jokowi justru melindungi Hasto dari kejaran KPK selama masa jabatannya. “Saya katakan ke Mas Hasto, ‘Mas, setahu saya, Pak Jokowi yang menjaga Anda’. Tapi dia bilang, ‘Oh, nggak’. Buktinya sampai pimpinan KPK yang lama, tidak ada yang menyentuh,” ujar Effendi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).
Effendi menambahkan bahwa status tersangka Hasto baru muncul setelah kepemimpinan KPK berganti, saat Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Artinya, secara political will, beliau (Jokowi) justru memberikan perhatian, tidak pernah bertindak seperti yang dituduhkan,” jelas Effendi. Setyo Budiyanto menutup dengan menekankan bahwa KPK bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kasus ini akan diproses sesuai hukum, tanpa intervensi atau pengaruh politik dari pihak mana pun,” katanya.
(christie)
BANDA ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025. Hingga 27 Ju
EKONOMI
LHOKSEUMAWE Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung program rehabilitasi dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung m
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya bakal merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi ters
NASIONAL