JAKARTA -Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Selasa (14/1/2025), menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita. Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Jan Oktavianus, putusan menyatakan bahwa permohonan praperadilan Mbak Ita ditolak sepenuhnya.
“Menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar hakim Jan Oktavianus saat membacakan putusan di ruang sidang. Hakim juga menolak eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Mbak Ita.
Gugatan yang dilayangkan pada 4 Desember 2024 itu, pada intinya meminta agar status tersangka yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibatalkan. Dalam permohonan praperadilan tersebut, Mbak Ita menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku. Mbak Ita juga meminta agar berbagai keputusan terkait penyidikan, termasuk Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) yang dikeluarkan KPK, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Baca Juga:
Namun, dalam sidang putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka dan proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Mbak Ita dinyatakan tidak dapat diterima.
Sebelumnya, Mbak Ita juga meminta agar hakim praperadilan membatalkan keputusan KPK mengenai penggeledahan, penyitaan, dan pencekalan yang dilakukan terhadap dirinya. Namun, hakim dalam putusannya tetap mempertahankan keputusan KPK yang telah menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka.
Baca Juga:
Keputusan ini menjadi langkah penting dalam kelanjutan kasus yang tengah ditangani oleh KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Wali Kota Semarang tersebut.
(N/014)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
