PONTIANAK – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar sita eksekusi terhadap sejumlah aset yang dimiliki oleh terpidana Joni Pinem terkait kasus perpajakan. Salah satu aset yang disita adalah kebun sawit seluas 4946 m² di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengungkapkan bahwa proses sita eksekusi tersebut dilakukan oleh Tim Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLBEE) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Selasa (26/3). Pelaksanaan sita eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 13/Pid.Sus/2023/PN.Sag Tanggal 04 April 2023.
Vonis yang dijatuhkan menyatakan Joni Pinem bersalah atas tindakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Sebagai konsekuensi, Joni Pinem dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp 4.494.938.364 (miliar).
Melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta beberapa amendemen terakhir, menjadi dasar hukum dalam kasus ini.
Proses sita eksekusi tersebut melibatkan Tim Pengendalian Eksekusi dari Subdit Tindak Pidana Perpajakan Direktorat UHLBE dan Pusat Pemulihan Aset, serta berbagai instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri Sanggau, Badan Pertanahan Nasional, dan unsur pemerintahan setempat.
Ketut Sumedana menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan menegaskan keberadaan hukum di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
Keberhasilan sita eksekusi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum, dan bahwa keadilan akan terus dijunjung tinggi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
(AS)
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aliran uang suap yang mengali
Hukum dan Kriminal
TOBA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan setelah sebanyak 34 siswa SMP Negeri 1 Lagubot
Peristiwa
MEDAN Kasus penipuan dengan modus scamming melalui aplikasi WhatsApp kembali terjadi.adsense Kali ini, korbannya adalah tokoh masyarak
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pr
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Felis, bocah berusia 3 tahun 7 bulan asal Arse Julu, Kelurahan Arse, Tapanuli Selatan, harus menghadapi perjuangan hidu
Kesehatan
LHOKSEUMAWE Tim voli putri Persit Korem 011/Lilawangsa keluar sebagai juara dalam turnamen bola voli yang digelar dalam rangka mempering
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tujuh staf Direktorat Jenderal Mineral dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
