JAKARTA -Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi hal tersebut kepada wartawan pada Senin (25/3/2024).
Fadel Muhammad, yang sebelumnya absen karena menjalani ibadah umroh, kini menjadi fokus pemeriksaan sebagai bagian dari upaya KPK dalam mengungkap kasus tersebut. Meskipun demikian, Ali belum memberikan informasi terkait detail pertanyaan yang diajukan kepada Fadel.
Kasus korupsi pengadaan APD ini menjadi sorotan publik mengingat kebutuhan mendesak akan perlindungan bagi para tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. KPK, dalam penyelidikan kasus ini, telah menetapkan lebih dari satu tersangka.
Baca Juga:
“KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022,” ungkap Ali dalam pernyataannya di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (10/11/2023).
Ali juga mengungkapkan bahwa nilai proyek dalam kasus ini mencapai Rp 3,03 triliun untuk pengadaan 5 juta set APD, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 625 miliar.
Baca Juga:
Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Dengan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk tokoh publik seperti Fadel Muhammad, KPK berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik.
Masyarakat menantikan hasil penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut dari KPK, dengan harapan bahwa pelaku korupsi akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta langkah-langkah pencegahan akan ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
(K/09)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
