KPK Panggil 6 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR RI

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi yang terkait dengan rumah jabatan DPR RI. Pada hari Senin (18/3/2024), KPK memanggil enam orang saksi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Salah satu yang dipanggil adalah Aramdhan Omargandjar, yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Enterprise Business Team di PT. Samsung Electronic Indonesia periode 2019-2021.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan saksi dilakukan di gedung Merah Putih KPK. Selain Aramdhan, lima orang lainnya yang dipanggil adalah Ariel Immanuel A. M Sidabutar (Direktur PT. Abbotindo Berkat Bersama), Budi Asmoro (Direktur Utama PT. Wahyu Sejahtera Berkarya), Andri Wahyudi (Freelancer Koordinator Pengawas Lapangan RJA Ulujami – PT. Sigmabhineka Konsulindo), Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT. Integra Indocabinet), dan Anita Emelia Simanjuntak (Ibu Rumah Tangga).

Langkah KPK ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang lebih lanjut setelah status kasus dugaan korupsi di rumah jabatan DPR naik ke tingkat penyidikan sebelumnya. Ali Fikri telah mengonfirmasi bahwa lebih dari dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, meskipun belum diungkapkan secara spesifik siapa mereka.

Menurut Ali, dugaan korupsi terjadi pada proyek pengadaan di rumah jabatan DPR pada tahun 2020. Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut. Salah satu pelanggaran yang disebutkan adalah pelaksanaan proyek yang dilakukan secara formalitas, namun melanggar beberapa ketentuan PBJ.

Kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait, KPK berupaya untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan KPK ini juga menimbulkan harapan bahwa praktik korupsi di sektor publik akan terus diberantas, sehingga integritas dan transparansi dalam pengelolaan negara dapat terwujud. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam memerangi korupsi demi terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

(K/09)