Tutup Celah Pembiayaan SDGs: APINDO, Bappenas, dan PBB Resmikan Platform Investasi Global

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indonesia Country Platform dari Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance. Platform ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan guna mendorong investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Peluncuran tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4) yang digelar di Sevilla, Spanyol, pada 2025.

Platform ini diharapkan dapat menghubungkan prioritas pembangunan nasional dengan sumber pembiayaan, modal, serta peluang investasi dari berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk membantu mengurangi kesenjangan pembiayaan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Baca Juga:

• Program Penghapusan Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa Diperpanjang, Pemkab Batu Bara Ajak Masyarakat Patuh Pajak

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, mengatakan keterlibatan sektor swasta dibutuhkan untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

"Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta. GISD Country Platform menyediakan ruang untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan," kata Putut dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/10/2026).

Putut menekankan, kolaborasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret, dapat diperluas, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan sektor swasta memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyediakan modal. Dunia usaha juga membawa keahlian, jaringan, solusi, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi proyek nyata.

Menurut Shinta, keberadaan Country Platform dapat membantu menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan nasional. Platform ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, serta lembaga keuangan dalam menyiapkan dan mengembangkan proyek secara lebih terstruktur.

"Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline. Country Platform menyediakan ruang untuk menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan," ujar Shinta.

Ia menjelaskan, salah satu fokus APINDO dalam upaya tersebut adalah pengembangan sektor rumput laut melalui program Indonesia Seaweed Incorporated.

Pengembangan sektor rumput laut diharapkan menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi usaha dengan kebutuhan investasi dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Melalui Indonesia Country Platform, pemerintah, pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan diharapkan dapat menjajaki peluang kerja sama berdasarkan kebutuhan pembangunan Indonesia.

Program Penghapusan Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa Diperpanjang, Pemkab Batu Bara Ajak Masyarakat Patuh Pajak

Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Kabar Baik! Pemkab Batu Bara Hapus Piutang PBB-P2 1992-2020, Ini Syaratnya

Waspada Gelombang PHK APINDO Warning RUU Ketenagakerjaan Baru Tak Bebani Dunia Usaha

RI Resmi Calonkan Diri Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030, Sugiono Beber Rekam Jejak Misi Perdamaian

Pidato Membara Menlu Sugiono di PBB: Indonesia Kawal Palestina Sampai Merdeka