KPK Tetapkan Dua Tersangka dalam OTT di Cilacap Terkait Dugaan Suap Proyek
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ahli waris da’am bin nasairin berunjuk rasa di depan pengadilan negeri (pn) jakarta pusat menuntut segera memberikan haknya, selasa (6/1/2024).
mereka menuntut ketua pn jakarta pusat untuk segera menetapkan dan mengeluarkan uang konsinyasi/ganti rugi terkait pemakaian lahan seluas 32.000 meter persegi yang terkena proyek pembangunan jalan layang nontol di jl pramuka dan jl ahmad yani, cempaka putih, jakarta pusat.
alian safri, sh.mh selaku kuasa hukum ahli waris mengatakan akan terus menggelar aksi unjuk rasa samapai haknya diberikan kepada kliennya pasalnya kuasa hukum berserta ahli waris kecewa dengan hasil pertemuan dengan perwakilan dari pengadilan jakarta pusat.
selain itu kuasa hukum menceritakan sebelumnya pada 2002 saat pemprov dki jakarta membangun flyover pramuka. jalan layang itu dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di jalan pramuka dan jalan ahmad yani di perbatasan jakarta pusat dan jakarta timur.
pembebasan lahan untuk proyek tersebut diduga terjadi masalah karena pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta diduga melakukan kesalahan pembayaran pada 2011.
proyek jalan layang tersebut bersamaan dengan pembangunan kupingan agar kendaraan dari cawang bisa belok ke kiri atau ke jalan pramuka.
namun, pembangunan kupingan itu terhambat sekitar enam tahun karena terjadi sengketa antara dua pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 0,73 hektare di rt 12 rw 09 kelurahan utan kayu utara, kecamatan matraman, jakarta timur.
keduanya adalah tatang (warga cijeruk, bogor) dan keronih serta yang lainnya (warga utan kayu, jakarta timur).
tatang telah menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan sebesar rp35 miliar dari pemprov dki pada 2011, sedangkan keronih dan yang lainnya menempuh jalur hukum dan melaporkan tatang atas sangkaan menggunakan dokumen palsu.
dokumen palsu digunakan tatang untuk menerima pembayaran pembebasan lahan dari pemprov dki.
vonis hakim pada pertengahan desember 2013 oleh pengadilan negeri jakarta timur, tatang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara, tutup alian safri.
wwc : alian safri.sh,.mh ( kuasa hukum )
(A/08)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutuk keras teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang terdakwa kasus narkoba bernama Mahlul Ridha dilaporkan kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI
MEDAN Kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus penemuan mayat wanita berinisial RS, 19 tahun, yang ditemukan di dalam boks di Kota Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Gerindra mewantiwanti masyarakat agar mengawasi penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Partai ini menyiapkan hadiah
NASIONAL
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chania
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Operasi Pasar Tanggap Inflasi Aceh di lima kabupaten/kota, ya
EKONOMI
BATAM Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam perkara penyelundupan narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL