Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
Oleh:Prof. Dr. Prudensius Maring
KEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia sering menjadi pemicu yang membuka kembali ingatan kolektif tentang pengalaman kekuasaan di masa lalu.
Dalam perspektif pemikiran Michel Foucault, peristiwa semacam ini dapat dipahami sebagai momen ketika "arsip" pengalaman kekuasaan yang tersimpan dalam memori sosial tiba-tiba terbuka kembali.Baca Juga:
Karena itu, tindakan kekerasan terhadap seorang aktivis tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal terhadap individu, tetapi juga sebagai peristiwa yang memanggil kembali memori tentang relasi antara kekuasaan, kritik, dan pembungkaman dalam kehidupan publik.
Dalam situasi seperti ini, negara dan pemerintah sekaligus diuji kesungguhannya dalam menjaga ruang demokrasi yang memungkinkan kritik berkembang secara sehat.
Kekerasan terhadap seorang aktivis HAM tidak hanya menyentuh persoalan keamanan individu, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas mengenai bagaimana negara menjamin kebebasan sipil dalam kehidupan demokrasi.
Beberapa tahun terakhir, kehidupan demokrasi di Indonesia relatif bergerak dalam suasana yang lebih kondusif.
Ruang publik terasa lebih terbuka, kritik masyarakat dapat disampaikan dengan lebih leluasa, dan berbagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan terus didorong melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Perkembangan ini memberi harapan bahwa proses demokratisasi semakin menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun dalam konteks seperti itu, setiap tindakan kekerasan terhadap individu yang terlibat dalam advokasi publik dengan mudah memicu kegelisahan baru di tengah masyarakat.
Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, misalnya, segera memicu perhatian luas karena ia dikenal aktif dalam advokasi isu-isu hak asasi manusia.
Peristiwa ini dengan cepat dihubungkan dengan berbagai pengalaman lain yang pernah muncul di ruang publik.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL