
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi di Lingkungan MPR, Identitas Masih Dirahasiakan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
Palestina – Pemerintah Israel melarang warga Palestina di Tepi Barat untuk mengumpulkan air hujan.Menurut pemerintah Israel, hak atas air hujan dianggap sebagai kepemilikan negara, suatu kebijakan yang telah berlaku sejak tahun 1967 ketika Israel mengambil alih kendali atas semua sumber air di wilayah tersebut.
https://youtu.be/ELQSkM50Akg?si=kRLq_7_V5-Vxp-jd
Baca Juga:
Kondisi ini diperkuat oleh peraturan yang melarang warga Palestina untuk mengumpulkan air dari sumber-sumber alam, termasuk air hujan, dengan konsekuensi pelanggaran akan dianggap sebagai tindakan melawan undang-undang. Hal ini menciptakan hambatan serius bagi warga Palestina di Tepi Barat, yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Proses pembangunan infrastruktur air baru juga terhambat, karena izin dari tentara Israel diperlukan. Warga Palestina tidak diizinkan untuk mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau bahkan mengubah sumur yang sudah ada tanpa persetujuan yang sulit diperoleh. Keterbatasan akses terhadap Sungai Yordan dan sumber air tawar lainnya semakin memperparah situasi, mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di Tepi Barat kehilangan hak mereka untuk mengakses air bersih.
Baca Juga:
Amnesty International telah menyoroti ketidakadilan ini, menekankan bahwa larangan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan hak dasar manusia, seperti hak atas air. Komunitas internasional diharapkan untuk merespons dan mengadvokasi hak-hak warga Palestina, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan aman terhadap sumber air, tanpa takut akan diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil.
(Ayu lestari)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
NasionalYOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
PolitikPYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
InternasionalIRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
EkonomiMEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
NasionalSIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
NasionalJAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
EkonomiSIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
NasionalBATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional