Massa yang melakukan aksi juga menyuarakan tuntutan agar DPRD Sumut segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait untuk membahas penyelesaian kasus ini. Dalam orasinya, mereka menuntut agar pihak terkait segera menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan seluruh kerugian materi yang dialami para korban dapat dikembalikan.
Baca Juga:
Tak lama setelah aksi berlangsung, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, keluar untuk menemui pengunjuk rasa dan mendengar aspirasi mereka. Ia berjanji akan segera mengatur jadwal RDP untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan memastikan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
"Kami akan pelajari dan memproses laporan penipuan yang mengakibatkan kerugian, baik materi maupun lainnya. Dalam waktu dekat, kami akan segera menggelar RDP untuk mendiskusikan masalah ini bersama pihak terkait," ujar Ihwan Ritonga.
Baca Juga:
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional
TAPANULI TENGAH Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang
Pendidikan