Yusril Tegaskan Tak Ada Lagi Jalur Cepat Pengurusan ITAS dan ITAP WNA di Indonesia
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
Oleh: Fitria Desi Ulfani.
KETIKA Amerika Serikat menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Malaysia dan Thailand pekan lalu, banyak media menyoroti sisi positifnya: tarif impor nol persen, peningkatan ekspor, dan penguatan hubungan dagang regional.
Baca Juga:
Jakarta membaca tanda-tanda itu lebih awal.
Delegasi Indonesia yang hadir dalam forum yang sama di Malaysia memutuskan tidak menandatangani draft perjanjian yang sama. Alasannya jelas, terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi mengancam kemandirian dan netralitas ekonomi nasional.
Keputusan ini patut diapresiasi. Tenang, rasional, dan sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia: bebas dan aktif.
Klausul yang Membuat Malaysia Kecolongan
Dokumen yang kini beredar di parlemen Malaysia menunjukkan bahwa perjanjian dengan AS tersebut mencakup ketentuan yang sangat membatasi ruang gerak ekonomi Malaysia.
Salah satu klausul menyebut bahwa Malaysia wajib berkonsultasi dengan Amerika Serikat sebelum menandatangani perjanjian dagang digital dengan negara lain.
Klausul lain bahkan mengharuskan Malaysia mengikuti langkah embargo AS terhadap negara-negara seperti Tiongkok atau Rusia, terlepas dari apakah hal itu merugikan kepentingan ekonomi Malaysia sendiri.
Tak heran, kritik bermunculan di dalam negeri. Sejumlah ekonom menyebut Malaysia kini terjebak dalam "perjanjian yang berpihak sepihak," sementara oposisi menilai pemerintah telah mengorbankan prinsip netralitas.
Sikap Indonesia tidak berarti anti terhadap Amerika Serikat. Justru sebaliknya, negosiasi dengan Washington masih berjalan dan dijadwalkan rampung setelah pertemuan APEC bulan November.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia masih menunggu giliran perundingan setelah Malaysia dan Kamboja, disusul Jepang dan Korea Selatan. Fokusnya jelas: mendapatkan manfaat ekonomi yang sama (tarif 0%) tanpa klausul yang mengikat secara politik.
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh melalui Ditsamapta menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kota Banda Aceh lewat program Juma
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta memeriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pa
NASIONAL
JAKARTA Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pujian khusus kepada kiper Emil Audero usai kemenangan atas Oman dengan skor 3
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kerja sama yang lebih luas dengan Rusia di bidang maritim, pelabuhan, logistik, hingga per
EKONOMI
MEDAN Pasangan suami istri (pasutri) ditemukan dalam kondisi tewas dan lemas di dalam mobil yang terparkir di Jalan Harapan Pasti, Kecamat
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah tercatat menembus level Rp 18.100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global pada Jumat (5/6/2026) mal
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah seiring dengan koreksi tajam yang terjadi pada Indeks Harga
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp88,15 tril
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko KumHAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa
POLITIK