Unjuk Rasa di Gedung DPRD Sumut: Korban Penipuan Nina Wati Desak RDP dan Penegakan Hukum

SUMUT -Ratusan warga Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumut pada Selasa ,11/2/2025. Aksi tersebut dipicu oleh kasus penipuan yang melibatkan Nina Wati, seorang perempuan yang dijadikan terdakwa dalam dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan calon siswa TNI dan Akademi Kepolisian/Akpol. Massa yang terdiri dari keluarga korban menuntut keadilan serta meminta agar proses hukum terhadap Nina Wati segera diselesaikan.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Faisal Kurniawan menyampaikan empat tuntutan utama, yang di antaranya meminta DPRD Sumut untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat/RDP terkait penipuan yang dilakukan Nina Wati, serta menuntut agar pihak berwajib segera menindak tegas oknum TNI yang terlibat dalam penipuan ini.

"Selama 16 kali persidangan, terdakwa Nina Wati tidak pernah hadir. Hanya hadir melalui Zoom dengan alasan sakit, tetapi ternyata dia tidak dirawat di rumah sakit, melainkan di rumahnya. Kami menuntut agar dia segera ditangkap dan diadili," ujar Faisal.

Baca Juga:

• Sumut Genjot Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, Menuju Indonesia Emas 2045
• 6 Hari Hujan Buatan Digelar, Karhutla di Kawasan Danau Toba Mulai Terkendali

Para korban juga mendesak aparat hukum untuk bertindak lebih tegas. Mereka mencurigai adanya kongkalikong antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga Nina Wati dapat bebas dari tanggung jawab hukum. Salah seorang orangtua korban menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang lambat dan tidak transparan.

"Tolong Bapak Presiden Prabowo melihat permasalahan ini. Kami menuntut agar Nina Wati segera ditahan di sel tahanan, bukan di rumahnya seperti yang selama ini diketahui," tegas orangtua korban yang hadir dalam aksi tersebut.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Lakukan Sejumlah Langkah Strategis Kendalikan Karhutla di Sumut
• Kas Hartadi Resmi Latih PSMS Medan, Siap Bawa Ayam Kinantan Tembus Liga 1

Nina Wati diketahui telah menipu beberapa korban dengan menjanjikan kelulusan anak mereka ke Akademi Kepolisian dan TNI AD. Sebelumnya, ia telah ditangkap pada Maret 2024 setelah melakukan penipuan yang merugikan salah satu pengusaha kilang beras hingga Rp 1,3 miliar. Berdasarkan pengakuan korban, Nina Wati memanfaatkan kedekatannya dengan oknum TNI untuk meraup keuntungan dari korban yang ingin anaknya berhasil masuk institusi TNI atau Polri.

Polda Sumut sendiri telah menerima sejumlah laporan dari korban dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengungkapkan bahwa Nina Wati sudah beroperasi sebagai calo sejak 2014. Ia diduga telah menipu banyak orang dengan modus serupa di beberapa instansi, termasuk TNI.

Tuntutan ke DPRD Sumut

Massa yang melakukan aksi juga menyuarakan tuntutan agar DPRD Sumut segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait untuk membahas penyelesaian kasus ini. Dalam orasinya, mereka menuntut agar pihak terkait segera menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan seluruh kerugian materi yang dialami para korban dapat dikembalikan.

Tak lama setelah aksi berlangsung, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, keluar untuk menemui pengunjuk rasa dan mendengar aspirasi mereka. Ia berjanji akan segera mengatur jadwal RDP untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan memastikan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

"Kami akan pelajari dan memproses laporan penipuan yang mengakibatkan kerugian, baik materi maupun lainnya. Dalam waktu dekat, kami akan segera menggelar RDP untuk mendiskusikan masalah ini bersama pihak terkait," ujar Ihwan Ritonga.

Kasus Nina Wati dan Tindak Pidana Terhadap Aparat

Selain kasus penipuan terkait rekrutmen TNI dan Akpol, Nina Wati juga pernah terlibat dalam kasus lain yang lebih serius. Pada tahun 2020, ia diduga terlibat dalam perintah untuk menembak seorang polisi, Aiptu Robin Silaban, yang sempat mendapat perintah dari Nina Wati untuk melakukan kekerasan terhadap pihak tertentu. Meskipun niatnya gagal karena senjata macet, aksi tersebut mengguncang dunia hukum Sumut.

Kepada Pemerintah dan Penegak Hukum

Para korban yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Dewi Latuperissa, menyampaikan harapannya agar masalah ini segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pihak berwenang lainnya. Mereka juga meminta agar para korban yang telah dirugikan dalam kasus ini, baik materi maupun psikologis, mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

tb/a