Petugas Lapas Ungkap Praktik Jual Beli Kamar Tahanan dan Pungli di Lapas Sampit

JAKARTA -Faizal Muhammad, seorang petugas penjaga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sampit, Kalimantan Tengah, mengungkapkan praktik ilegal yang terjadi di dalam lembaga tersebut, yakni jual beli kamar tahanan dan pungutan liar (pungli) yang melibatkan beberapa pihak. Dalam sebuah video singkat yang viral di media sosial, Faizal meminta perhatian serius dari Komisi III DPR RI dan Presiden Prabowo untuk segera menangani masalah ini.

Dalam video yang berdurasi kurang dari dua menit tersebut, Faizal mengungkapkan bahwa para tahanan atau keluarga mereka sering kali diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kamar yang lebih baik atau fasilitas tertentu di dalam lapas. Selain itu, ia juga menyoroti peredaran narkoba yang semakin merajalela di dalam lapas, yang ia sebut sebagai salah satu dampak dari lemahnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap praktik ilegal ini.

"Saya meminta tolong kepada Komisi III DPR dan Presiden Prabowo agar praktik pungli dan peredaran narkoba di Lapas Sampit segera diberantas. Kami sebagai petugas lapas juga terkadang tidak bisa berbuat banyak karena tekanan dan ancaman yang datang dari para oknum di dalam lapas," ujar Faizal dalam video tersebut.

Pernyataan Faizal memicu reaksi luas di kalangan masyarakat dan berbagai kalangan pejabat. Banyak pihak mengecam keras praktik jual beli kamar tahanan dan pungli yang terjadi di lapas, mengingat lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat untuk rehabilitasi, bukan tempat yang dipenuhi dengan korupsi dan tindakan ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum dan keamanan, berjanji akan segera melakukan penyelidikan mendalam atas pengungkapan ini. Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto, mengungkapkan bahwa mereka akan segera memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan penjelasan dan melakukan tindakan tegas.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi atau pelanggaran hukum di lembaga pemasyarakatan. "Kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di lapas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujar Prabowo dalam konferensi pers.

Kasus ini mengingatkan kita pada tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, di mana pengawasan dan regulasi yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan peredaran narkoba yang merusak integritas lembaga tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan lembaga pemasyarakatan dari praktik-praktik ilegal, serta memastikan bahwa Lapas di seluruh Indonesia benar-benar berfungsi sebagai tempat rehabilitasi yang efektif bagi narapidana.

(kp/n14)