Hasto Kristiyanto Turun di 'Tangga Keramat' KPK, Tersangka Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan

JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, terlihat menapaki 'tangga keramat' Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan, dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye pada Jumat (22/2/2025). Momen tersebut terjadi setelah Hasto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Tangga yang dilewati Hasto menghubungkan antara lobi dan ruang pemeriksaan di lantai dua gedung KPK. Tangga tersebut berada di zona merah dan hanya dapat dilalui oleh saksi, pengacara, serta tersangka. Penyidik KPK sendiri menghindari melewati tangga itu untuk meminimalisir pertemuan dengan saksi atau tersangka.

Setelah menuruni tangga, Hasto digiring ke ruangan konferensi pers untuk ditampilkan kepada awak media. Sementara itu, wartawan di media center lantai satu dapat melihat jelas para tahanan yang menuruni tangga tersebut.

Keterlibatan Hasto dalam Kasus Harun Masiku

Kasus yang menjerat Hasto bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020, yang melibatkan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, serta sejumlah pihak lainnya. Hasto diduga berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, calon anggota DPR dari PDIP, dan mendukung Harun Masiku melalui proses Pergantian Antarwaktu (PAW).

KPK menduga Hasto meminta KPU untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR. Selain itu, Hasto juga diduga mengarahkan lobi kepada Wahyu Setiawan serta merintangi penyidikan dengan meminta saksi memberi kesaksian palsu dan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya.

Hasto Kristiyanto kini menghadapi proses hukum yang melibatkan dugaan suap dan perintangan penyidikan. Kejadian ini menambah sorotan terhadap kasus Harun Masiku yang masih menjadi buron. Proses hukum Hasto ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam upaya manipulasi PAW dan penghalangan penyidikan.

(dc/n14)