Anam berharap agar Ipda RS mendapatkan sanksi yang tegas, guna mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Dalam laporan yang diterima, Bripka SS mengatakan bahwa Ipda RS meminta uang sebesar Rp 600 juta untuk menjamin kelulusan Bripka SS di sekolah perwira. Namun, setelah Bripka SS mengirimkan uang tersebut, Ipda RS kembali meminta tambahan Rp 250 juta. Pada akhirnya, Bripka SS tetap tidak lulus, meski telah memenuhi permintaan uang tersebut.
Kasus ini semakin diperjelas dengan laporan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Bripka SS, Olsen Lumbantobing, yang mengungkapkan bahwa pada Oktober 2024, laporan atas dugaan penipuan ini telah disampaikan ke Ditreskrimum dan Propam Polda Sumut.
(km/a)
JAKARTA Ahli Digital Forensik, Josua Sinambela, mengkritik keras permohonan Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sinipar,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyiraman air keras yang dialami oleh Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis malam, 12 Maret 2026, semakin terang
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran dengan tegas membantah klaim Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan bahwa angkatan laut mereka telah dilumpuhkan. Juru Bicar
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai da
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara langsung melepas keberangkatan peserta program Mudik Gratis yang menggunakan keret
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan bahwa program Mudik Gratis yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ti
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan.Ahm
PEMERINTAHAN
ACEH TIMUR Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, men
PEMERINTAHAN
MEDAN Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Dewan Komisaris (Dekom) PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Berbagai spekulasi pun berkembang. Ada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menghema
PEMERINTAHAN
