Bareskrim Sita Aset Rp 15,3 Miliar Keluarga Bandar Narkoba Ko Erwin dalam Kasus TPPU
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil delapan calon bupati dan wali kota di Provinsi Bengkulu untuk diperiksa terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarti, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa delapan calon kepala daerah yang dipanggil adalah Rachmat Riyanto, calon Bupati Bengkulu Tengah; Arie Septia Adinata, calon Bupati Bengkulu Utara; Choirul Huda, calon Bupati Mukomuko; Zurdi Nata, calon Bupati Kepahiang; Syamsul Effendi, calon Bupati Rejang Lebong; Benny Suharto, calon Wali Kota Bengkulu; Gusnan Mulyadi, calon Bupati Bengkulu Selatan; dan Azhari, calon Bupati Lebong.
Selain para calon bupati dan wali kota, KPK juga memanggil Desi Yulita Harisanti, Kasi Biro Kesra di Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.
Kasus ini berawal dari penetapan mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka pada 24 November 2024, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pemprov Bengkulu. Selain Rohidin, dua tersangka lainnya yang juga ditetapkan adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur, Evriansyah.
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Masinis Madya UPT Crew KA Tanah Abang, Daop 1 Jakarta, Septian Widi Subekti mengingatkan pentingnya kewaspadaan pengguna jalan s
NASIONAL