Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi santai anggapan yang menyebut PAN sebagai "Partai Artis Nasional".
Menurutnya, PAN terbuka bagi siapa saja yang memiliki semangat mengabdi kepada bangsa, termasuk kalangan artis.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-DKI Jakarta di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Juni 2026.Baca Juga:
"Ya, Partai PAN itu kadang-kadang diplesetkan Partai Artis Nasional, ya. Nah, kami tidak membeda-bedakan siapapun yang cinta terhadap bangsa kita, cinta tanah air, bergabung sama kita, apalagi artis," kata Zulhas kepada wartawan.
Menurut Zulhas, para artis yang memilih bergabung ke PAN memiliki kemampuan dan potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ia menilai banyak dari mereka memiliki kecerdasan, kreativitas, dan produktivitas tinggi.
"Artis itu punya talenta-talenta yang luar biasa, cerdas-cerdas, ya, seperti Eko Patrio, Uya Kuya, gitu. Tadi kan teman-teman lihat betapa mereka kreatif, kerjanya sangat produktif, cerdas-cerdas," tuturnya.
Zulhas juga mencontohkan Ketua DPW PAN DKI Jakarta yang baru dilantik, Surya Utama atau Uya Kuya.
Ia mengatakan Uya memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik dari Universitas Indonesia.
"Dan Uya Kuya itu lulusan UI, ya, FISIP UI. Studinya memang politik, gitu," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Zulhas turut memberikan apresiasi kepada Eko Patrio yang sebelumnya memimpin PAN DKI Jakarta.
Ia menilai Eko berhasil meningkatkan perolehan kursi PAN di DPRD DKI Jakarta.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI