Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA – Mega korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp968,5 triliun, kini menjadi sorotan publik. Kasus ini terbongkar berkat laporan dan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi oleh perusahaan BUMN tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Sirega, mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari keluhan warga di beberapa daerah mengenai kualitas Pertamax yang dianggap buruk. "Ada keluhan dari masyarakat di Papua dan Palembang tentang kualitas BBM jenis Pertamax yang dinilai jelek," kata Harli dalam program Sapa Indonesia Malam yang disiarkan Kompas TV, Rabu (26/2/2025).
Keluhan masyarakat yang melibatkan kualitas bahan bakar di Papua dan Palembang menjadi pemicu pertama terbongkarnya kasus korupsi ini. Harli menjelaskan bahwa masyarakat mempertanyakan mengapa kualitas Pertamax yang disalurkan oleh Pertamina bisa buruk. Keluhan ini mendapatkan respons yang luas dari masyarakat dan akhirnya mendorong penyelidikan lebih lanjut.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK