KPK Catat 154 Kasus Korupsi di 2024, Jawa dan Pemerintah Pusat Jadi Wilayah dengan Kasus Terbanyak

BITVONLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 154 kasus korupsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, praktik korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Korupsi Terbanyak di Wilayah Indonesia

Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak pada 2024, mencatatkan 66 kasus. Tingginya aktivitas ekonomi serta padatnya jumlah penduduk di wilayah ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kasus korupsi. Setelah Jawa, pemerintah pusat menempati posisi kedua dengan 39 kasus. Praktik penyalahgunaan anggaran serta suap dalam birokrasi pemerintahan masih marak terjadi, meski sudah ada upaya untuk menekan angka korupsi di level ini.

Sumatera menempati urutan ketiga dengan 26 kasus korupsi yang teridentifikasi, sebagian besar melibatkan pejabat daerah dan proyek-proyek pembangunan. Sementara itu, Kalimantan mencatat 16 kasus korupsi, yang sebagian besar terkait dengan eksploitasi sumber daya alam dan izin industri.

Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan wilayah lain, Maluku tetap mencatatkan 4 kasus korupsi pada 2024, yang umumnya berkaitan dengan pengelolaan dana daerah.

Wilayah dengan Kasus Korupsi Rendah atau Nihil

Di sisi lain, ada beberapa wilayah yang mencatatkan angka kasus korupsi rendah atau bahkan nihil. Bali hanya mencatatkan 1 kasus, sementara Papua mencatatkan 2 kasus korupsi. Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara dilaporkan tidak memiliki kasus korupsi sepanjang tahun 2024, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki pengawasan dan pengelolaan yang lebih baik dalam hal tata kelola pemerintahan.

Tantangan dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Dari data yang disajikan, terlihat jelas bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Jawa dan pemerintah pusat cenderung memiliki angka korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat serta langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka korupsi.

KPK dan Kejaksaan terus berupaya memberantas praktik korupsi agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas

(bs/n14)