Kejagung Bongkar Fakta Pengoplosan BBM, PT Pertamina Patra Niaga Bantah Terlibat?

JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) menyanggah bantahan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Kejagung mengungkapkan temuan terbaru yang menunjukkan bahwa Pertalite (RON 90) dicampur dengan Pertamax (RON 92), meski pihak Pertamina sebelumnya membantah adanya pengoplosan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait praktik blending yang tidak sesuai dengan standar. "Ada RON 90 atau bahkan di bawahnya yang dicampur dengan RON 92, dan dipasarkan dengan harga Pertamax," ujar Qohar dalam keterangan di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (26/2/2025).

Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Qohar juga menambahkan, meskipun PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengklaim bahwa tidak ada pengoplosan, keterangan saksi dan bukti yang ada menunjukkan sebaliknya.

Pihak Kejagung kini tengah mempersiapkan langkah selanjutnya dengan melibatkan ahli untuk memastikan validitas dari temuan tersebut. "Kami akan meminta ahli untuk meneliti lebih lanjut. Tapi fakta yang ada dan keterangan saksi sudah jelas menunjukkan bahwa terjadi blending antara RON 88 dan 92," kata Qohar.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga dalam rapat dengan Komisi XII DPR mengakui adanya proses penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU. Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, bukan untuk melakukan pengoplosan antara Pertalite dan Pertamax.

"Di Patra Niaga, kami terima di terminal dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada perubahan RON. Kami hanya menambahkan aditif untuk meningkatkan kualitas produk," ujar Ega, Rabu (26/2/2025). Ega juga memastikan bahwa semua produk yang diterima telah melewati uji laboratorium untuk menjaga kualitas BBM.

Namun, meski PT Pertamina Patra Niaga mengklaim tidak ada pengoplosan, Kejagung memiliki bukti yang dapat membuktikan adanya praktik blending yang tidak sesuai dengan regulasi, yang berpotensi merugikan konsumen dan negara.

(gn/n14)