Kasus Penggelapan Dana Rp 2,7 Miliar: Investor Fiktif di Medan Terungkap!

MEDAN -Seorang pria berinisial LP yang mengaku sebagai investor besar diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana sebesar Rp 2,7 miliar milik PT AME, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang road stoning, konstruksi bangunan, dan jembatan di Kota Medan, Sumatera Utara.

Perusahaan yang juga terkoneksi dengan PT TTI ini kini menghadapi kerugian besar akibat tindakan LP.

Menurut sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, kasus ini bermula ketika LP mengklaim memiliki dana ratusan miliar dan memutuskan untuk bergabung dengan PT AME.

Dia meminta perusahaan memberikan rekening bank sebagai spesimen tunggal, yang kemudian dipenuhi oleh PT AME.

Kepercayaan diberikan kepada LP, yang dimaksudkan untuk menjadi pemodal dan pelaksana pekerjaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, LP diduga tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Bahkan, Direktur Utama dan dua pengurus lainnya terpaksa turun tangan untuk membantu LP menyelesaikan pekerjaan.

LP berjanji akan menyuplai dana dengan benar agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan rencana.

Kenyataannya, pada Desember 2024, ketika perusahaan berusaha menerbitkan faktur pajak, ditemukan adanya PPN yang belum dibayar selama tiga bulan dengan total nilai sekitar Rp 2,7 miliar.

PPN yang semestinya disetorkan oleh LP diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, beberapa supplier juga melaporkan bahwa tagihan mereka yang sudah jatuh tempo tidak dibayar.

Walaupun LP menyatakan tidak ada uang yang masuk, bukti rekening BRI menunjukkan adanya dana yang masuk pada Desember 2024.

Pada Januari 2025, LP memperlihatkan bukti rekening koran BRI yang justru membantah klaim sebelumnya.

Namun, meskipun ada bukti pembayaran, LP masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada PT AME.

Lebih lanjut, LP juga belum menyelesaikan kewajiban perpajakan terhadap negara.

Dalam upaya menghindari masalah yang semakin besar, Direktur Utama PT AME bersama dua direksi lainnya sepakat untuk mengalihkan pembayaran ke rekening Bank Mandiri.

Namun, masalah terus berlanjut, dengan supplier yang belum dibayar dan PT AME yang belum menerima pembayaran tagihan dari pemberi kerja.

Terkait dengan dugaan keterlibatan LP dengan PT TTI, sumber mengatakan bahwa Direktur dan tim audit PT TTI begitu mempercayai LP, hingga mengabaikan peran penandatangan kontrak yang seharusnya bertanggung jawab.

Selain itu, LP juga diduga terlibat dalam proyek yang dikelola oleh perusahaan miliknya, PT PS, yang berhasil masuk melalui oknum di PT TTI, sementara proyek PT AME terpaksa terhenti.

Pihak PT AME, terutama pemegang saham terbesar yang memiliki 75% saham perusahaan, kini menuntut LP untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Kejadian ini menimbulkan harapan agar manajemen pusat memberikan kebijakan yang tepat dalam menangani masalah ini.

(tb/a)